Fajrul Islam Ats-tsauri (Rik/PIJARNews.ID).

PIJARNews.ID – Di TPS saya, tingkat kehadiran pemilih hanya 56 % dari DPT. Dari beberapa chat di grup WA saya dengan rekan-rekan yang menjadi penyelenggara, saya mendapati info bahwa rata-rata tingkat kehadiran pemilih di TPS seluruh Kota Surabaya juga mengalami penurunan yang signifikan.

Apakah kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam pilkada tahun ini secara umum mengalami penurunan secara nasional? saya tidak tahu. Jawabannya perlu dibuktikan secara ilmiah melalui perhitungan statistik.

Hasil penelitian The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat, indeks demokrasi Indonesia terus menurun sejak 2015. Pada 2019 indeks demokrasi Indonesia diangka 6,48 secara umum. Perolehan nilai tersebut membuat Indonesia berada diperingkat 64 secara global. Score ini menempatkan Indonesia pada kategori flawed democracies (demokrasi cacat).

Saya sedang tidak menyoroti kualitas demokrasi kita secara umum, namun lebih pada aspek partisipasi politik dan budaya politik. Dari penilaian oleh EIU, pada aspek partisipasi politik, Indonesia memperoleh nilai 6,11. Sedangkan budaya politik mendapat nilai 5,63. Angka-angka ini tergolong rendah jika skala maksimal penilaian di angka 10.

Jika data laporan ini betul-betul valid, patut kita merasa miris. Mengapa? Harus kita akui praktek demokrasi kita selama ini tidak sepenuhnya ‘partisipasi’, namun kurang lebih ‘mobilisasi’. Jika partisipasi itu dinilai secara sesungguhnya berdasarkan ‘hakikat’ partisipasi di alam demokrasi itu sendiri, bisa jadi angka yang keluar lebih kecil lagi.

Dugaan saya, sekali lagi ini hanya dugaan. Kacamata rakyat biasa. Partisipasi yang rendah dalam pilkada hari ini bisa jadi rakyat sudah apatis dengan hasil pilkada. Demokrasi yang asbabul wurud dan maqoshidnya agar menciptakan sistem yang berkeadilan hingga muaranya kesejahteraan rakyat tak kunjung datang setelah sekian purnama.

Asumsi saya mungkin ada benarnya. Sejak pilkada langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi. 124 diantaranya berompi kuning KPK. Menurut ICW 11 kasus diantaranya terkait langsung dengan kepentingan pilkada. Toh pilkada langsung juga tak menajamin lahirnya pemimpin yang beintegritas. Barangkali itu benak rakyat.

Mungkin juga alasan rakyat ‘mensabotase’ pilkada agar tidak bertambah lagi alumni Lapas Sukamiskin. Ah.. Positif thinking aja, bisa juga rendahnya partisipasi pilkada tahun ini karena kejadian luar biasa pagebluk covid-19, agar aman menghindari kerumunan banyak orang rakyat lebih memilih berdiam diri di rumah. Bisa jadi juga pilakda tahun ini adem ayem karena dilangsungkan di musim hujan yang dingin.

Sedangkan dalam budaya politik, dapat kita rasakan betul bagaimana oligarki politik terjadi. Abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dipentaskan dalam lakon dramaturgi demokrasi. Bagi kami rakyat biasa semua itu ibarat kentut, bau dan bunyinya dapat dirasakan dan didengar tapi wujudnya tidak kelihatan. Semua itu dilakukan atas nama ‘fatsoen’ yang sah memperpanjang umur dinasti. Bukanya sudah tidak ada lagi, tapi pandito tak lagi sakti memberi petuah.

Hasil weton cepat sementara menunjukkan sang putera mahkota, pangeran dan tuan putri dapat dipastikan “aman” menduduki dhampar kencana. Mengingat selama ini hitungan ‘ghaib’ tak pernah meleset dengan versi manual.

Sang raja pun bisa tenang bila waktunya lengser keprabon. Kedaton keraton untuk sementara aman. Ah.. Sudahlah, capek dan pusing mikirin urusan bangsawan, bagi rakyat seperti saya, besok ada isi periuk untuk dimakan sudah syukur.

Bagimana masa depan demokrasi seremonial di negeri ini? Saya tidak tahu. Saya bukan Jayabaya empunya futurologi. Tapi saya tetap optimis. Di negeri ini masih ada punakawan, pandito-pandito dan kastria-ksatria berjiwa khayangan yang tak membiarkan negerinya huru hara politik berekpanjangan. Selain itu, saya meyakini sejarah tidak berjalan linier apalagi deterministik. Salam.

Ba’da Maghrib

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here