Massa aksi Aliansi Perjuangan Demokrasi melakukan unjuk rasa peringati HAM internasional di depan gedung DPRD Kota Malang
Aksi Aliansi Perjuangan Demokrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang (Tyo/PIJARNews.ID).

Editor: Ahmad

MALANG, PIJARNews.ID – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Demokrasi (API) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (10/12) mulai pukul 09.30 WIB kemarin.

Aliansi tersebut melibatkan beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda, diantaranya Sosialis Muda, KAWAL FLOTIM, Pembebasan dan Aliansi Mahasiswa Papua Kota Malang yang menyuarakan berbagai kasus pelanggaran HAM dan demokrasi.

Aksi damai ini, digelar dengan berdiri di trotoar bundaran Balai Kota dengan membentangkan spanduk dan berbagai poster tuntutan yang bertajuk “rebut kembali hak asasi yang dirampas tirani”.

Pembacaan puisi oleh massa aksi
Pembacaan puisi oleh massa aksi (Tyo/PIJARNews.ID).

“Persoalan HAM dari masa lalu hingga sekarang belum diselesaikan, selain itu masih banyak aktivis yang saat ini masih dibungkam hak-haknya bersuara, ada yang hilang, dibunuh seperti halnya Marsinah dan sebagainya”, ungkap Arafik Burhan selaku Koordinator Aksi.

Mereka juga mendesak untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia terutama di tanah Papua. “Banyak aktivis yang direpresif ketika suara penolakan Omnibus Law Cipta Kerja dan masalah kebangsaan lain namun tidak diindahkan pemerintah”, terusnya.

Arafik juga menyerukan bahwa hak hidup, hak menyampaikan pendapat sudah diatur dalam konstitusi.

Selain itu, mereka juga mengkritis proses demokrasi di Kota Malang yang dirasa kurang terjamin. “Kita perlu bangun solidaritas persatuan, bahwa hari ini hak kita dibegal, mari kita bersatu untuk merebut kembali hak asasi yang dirampas tirani”, masih kata Arafik Burhan.

BACA JUGA :  Kasus Ujaran Kebencian Natalius Pigai, Polri Terapkan Konsep Presisi
Massa membawa poster tuntutan dibebaskannya aktivis pro demokrasi
Massa membawa poster tuntutan dibebaskannya aktivis pro demokrasi (Tyo/PIJARNews.ID).

Dalam aksi ini, terdapat 19 tuntutan yang ditulis dalam pers rilis yang mereka buat, diantaranya:

  1. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu maupun sekarang serta tangkap, adili dan hukum setimpal para pelakunya;
  2. Jamin seluruh HAM rakyat, termasuk hak-hak perburuhan dan hak-hak perempuan;
  3. Sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga;
  4. Sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual;
  5. Hentikan perampasan ruang hidup;
  6. Stop represi dan kriminalisasi terhadap aktivis rakyat serta hentikan pembungkaman ruang demokrasi;
    a) Bebaskan Kawan Faki tanpa syarat!
    b) Bebaskan Kawan Carlos!
    c) Pulihkan hak-hak aktivis Kamisan yang dikriminalisasi
    d) Stop kriminalisasi penyintas kekerasan seksual
    e) Jangan halangi kerja pendamping hukum aktivis, jurnalis, dan pekerja medis!
  7. Cabut Omnibus Law dan seluruh peraturan turunannya;
  8. Cabut Otsus jilid 2 dan berikan hak menentukan nasib sendiri;
  9. Batalkan Pembangunan Komodo Jurassic Park di Manggarai Barat;
  10. Hapuskan keterlibatan TNI/POLRI di ruang akademis;
  11. Buka akses jurnalis nasional dan Internasional di Papua;
  12. Tutup Freeport dan seluruh perusahan nasional dan multi-nasional di Papua;
  13. Tarik militer organik dan non-organik di;tanah Papua;
  14. Terapkan hukum humaniter di Papua melalui PBB;
  15. Bebaskan seluruh tapol Papua tanpa syarat;
  16. Hapuskan rasisme;
  17. Mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat NTT di BASIPAE;
  18. Mengecam keras pada Pemprov NTT Victor Laiskodat perampasan tanah adat di NTT;
  19. Cabut izin Pengusahaan pariwisata alam di NTT.

Aksi mereka berlangsung hingga pukul 12.45 WIB dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Korlap Aksi.