Bicarakan Konflik Pakel Banyuwangi, Tekad Garuda Bersama KHM Mendatangi Kantor PP Muhammadiyah

0
824
KHM
Foto selfi kunjungan Tekad Garuda dengan KHM di Kantor PP Muhammadiyah. (Ari/PIJARNews.ID)

Kontributor: Andi

JAKARTA, PIJARNews.ID – Perwakilan Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Daulat Agraria (Tekad Garuda) Hari Kurniawan bersama pegiatĀ Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Ari Harahap mendatangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021). Dalam kesempatan ini, mereka melakukan diskusi terkait konflik agraria yang dialami warga Pakel di Banyuwangi.

PP Muhammadiyah yang diwakili Lembaga Bantuan Hukum (LBH PP Muhammadiyah) menyatakan bahwa Muhammadiyah mendukung penuh gerakan warga Pakel dalam memperjuangkan hak lahan mereka.

“Hasil rapat beberapa hari yang lalu dengan Pimpinan Majelis Hukum dan HAM serta LBH PP Muhammadiyah menyepakati bahwa kami akan mendukung baik secara moral ataupun advokasi yang dibutuhkan warga Pakel,” ujar Romi Maulana, anggota LBH PP Muhammadiyah.

Romi meminta kepada aliansi yang sudah bergabung kedepannya untuk melibatkan LBH PP Muhammadiyah dalam kerja-kerja advokasi untuk warga Pakel. “Ya nanti kalau ada konsolidasi atau semacamnya, kami bolehlah diundang oleh kawan-kawan aliansi agar advokasi yang akan kita laksanakan tidak tumpang tindih,” kata Romi.

KHM
Dari kiri, Romi Maulana bersama Hari Kurniawan. (Ari/PIJARNews.ID)

Hari Kurniawan mengapresiasi sambutan baik LBH PP Muhammadiyah untuk ikut dalam advokasi warga Pakel. “Alhamdulillah kami berterima kasih apabila LBH PP Muhammadiyah mau ikut berperan dalam advokasi untuk warga Pakel,” ujar pria yang juga Dewan Penasehat di KHM.

Sedangkan Ari Harahap pegiat di KHM menyampaikan harapan terbangunnya kerjasama LBH & MHH PP Muhammadiyah dengan pegiat lingkungan di Muhammadiyah atau KHM.

BACA JUGA :  Hari AIDS Sedunia, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam di UINSA Adakan Bakti Sosial

“Kedepannya, kami berharap LBH & MHH PP Muhammadiyah dapat menjadi mitra KHM untuk melakukan pendampingan di daerah-daerah terdampak konflik agraria, terutama dalam hal advokasi atau bantuan hukum”, pungkas Ari. (ndi/mad)