Dinilai Lamban Tangani Banjir, DPRD dan Pemkab Lamongan Didemo Mahasiswa Bersama Warga

0
60
Lamongan
Massa aksi membentangkan spanduk bernada protes terhadap Pemkab Lamongan. (Foto: Eko Sudjarwo/Detikcom)

LAMONGAN, PIJARNews.ID – Walaupun PPKM telah diterapkan, hal ini tak serta-merta menghalangi mahasiswa dan warga untuk berunjuk rasa terkait penanganan banjir yang dinilai amburadul.

Dalam orasinya, Yoyok selaku koordinator aksi mengutarakan bahwa Pemkab Lamongan dinilai sangat lambat dalam menangani banjir yang sudah menjadi langganan setiap musim hujan yang merendam 6 kecamatan di Lamongan.

“Kami mempertanyakan keseriusan Pemkab Lamongan dalam menangani banjir, karena pompa pembuangan baru diaktifkan ketika ada protes warga, pembersihan eceng gondok juga baru dilakukan ketika sudah banjir,” kata Yoyok saat orasi di depan Kantor Pemkab Lamongan, Rabu (13/1/2021).

Massa gabungan warga terdampak banjir Bengawan Jero dan PMII Cabang Lamongan tersebut memprotes Pemerintah Daerah (Pemda) Lamongan yang dinilai tidak becus dalam menangani Banjir.

Saat demonstrasi berlangsung, massa membawa beragam poster dengan nada protes seperti ‘Kartu merah Pemkab Lamongan dalam atasi banjir’, ‘Binggung sendiri punya pemerintah tidak becus’ hingga ‘Birokrasi banjir penghargaan, rakyat banjir penderitaan.’

Saat berada di kantor DPRD Lamongan, massa diterima oleh ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, anggota DPRD Lamongan Anshori, dan Plt Kepala Dinas PU Pengairan Lamongan.

Dalam penerimaannya, Abdul Ghofur meminta warga untuk tidak menyalahkan siapa pun atas banjir yang terjadi, sebab pemerintah telah berupaya sebaik mungkin agar banjir segera surut.

“Ini bencana, jangan salahkan siapa pun. Karena kita semua tahu debit air ini sangat tinggi, ini bukan dibuat-buat, datangnya air di wilayah utara ini tidak dibuat-buat, ini memang rezeki dari Allah, maka kita syukuri. Pemerintah telah menerjunkan petugas dan melakukan penanggulangan,” ujarnya di hadapan massa aksi.

BACA JUGA :  Mahasiswa Surabaya Ciptakan Serangga Pencari Korban Bencana

Setelah itu, Ghofur bersama anggota DPRD Lamongan kemudian menandatangani pakta integritas sebagai bukti DPRD menyetujui tuntutan dan aspirasi warga. Setelahnya, massa aksi melanjutkan aksi di depan Kantor Pemkab Lamongan, untuk menemui Bupati Lamongan.

Namun orang nomor satu di Lamongan itu tak kunjung menemui massa, yang pada akhirnya massa aksi hanya ditemui oleh asisten 1 Pemkab Lamongan M. Nalikan namun ditolak oleh pengunjukrasa.

Merasa kecewa karena tidak ditemui Bupati, massa kemudian memasang spanduk besar bertuliskan “Kantor ini Disegel oleh Rakyat yang Terendam Banjir” di pintu gerbang Kantor Pemkab Lamongan. (fzi/mad)