PIJARNEWS.ID

Oleh: Izzudin Fuad Fathony

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Legislatif mulai dari DPD, DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak di seluruh penjuru daerah di Indonesia pada hari Rabu tanggal 17 bulan April lalu adalah momen istimewa sekaligus mendebarkan masyarakat secara serentak pula.

Seiring pelaksanaan Pemilu serentak 2019, maka sejarah baru juga telah digulirkan. Yaitu proses Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian kita mengenalnya dengan Pemilu 5 kotak. Artinya ada 5 surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih, lalu dimasukkan ke dalam 5 jenis kotak yang berbeda pula : Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam praktik kepemiluan diberbagai negara, pemilu serentak bukan hal yang baru. Umumnya, pemilu serentak merupakan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa aktor lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Bisa mencakup pemilihan untuk mengisi jabatan politik di cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif.

Di negara Amerika Latin misalnya, praktik pemilu menggabungkan antara pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota konggres dan senat di tingkat pusat, melainkan dalam waktu bersamaan juga memilih gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.

Sedangkan di Indonesia bagaimana? Sejumlah kalangan menyebut pemilu serentak 2019 sebagai ‘the most complex election in the world’, hal ini terlebih sebagai pemilu eksperimental karena dilakukan untuk pertama kalinya. Kompleksitas tersebut mencakup regulasi, sistem, kelembagaan, dan perilaku politik peserta pemilu maupun perilaku pemilih.

Pemilu serentak 2019 jelas banyak perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Disamping waktu pemungutan suara yang serentak pada waktu yang sama, ada ambang batas yang lebih ketat, baik ambang batas parlemen maupun ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain hal diatas, ikut sertanya beberapa partai politik baru sebagai peserta pemilu, juga menjadi tantangan tersendiri dalam berdemokrasi. Sudah barang tentu, kontestasi dan kompetisi politik menjadi sangat ketat. Akibatnya, bukan tidak mungkin, potensi pelanggaran pemilu akan semakin sering ditemui. Pelanggaran itu seperti, potensi praktik politik uang atau politik transaksional yang bisa saja semakin masif. Penyebabnya, para peserta pemilu berpikir pragmatis untuk menang atau terpilih dengan cara pragmatis dan menempuh jalan pintas.

BACA JUGA :  Menjadikan Film sebagai Media Pembangunan SDM dan Identitas Bangsa

Oleh karena itu pula, potensi pengajuan perkara sengketa Pemilu 2019 bisa dipastikan lebih banyak dibandingkan Pemilu sebelumnya, *(diprediksi kisaran ada 302 perkara dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 1000 kasus perselisihan,sumber Majalah Mahkamah Konstitusi no.145,terbit Maret 2019)*. Ini juga menambah kompleksitas Pemilu.

Berbicara mengenai sengketa hasil Pemilu, bagaimana KPU menyikapinya? Dalam rapat koordinasi Divisi Hukum KPU Jatim bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jatim, 24-25 Juni 2019, di Hotel Majapahit Surabaya, KPU se-Jatim menyatakan siap melayani sengketa pemilu yang diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi) oleh peserta pemilu selaku pemohon yang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu yang disampaikan oleh KPU secara terus menerus adalah menanamkan dan mengembangkan kultur atau budaya integritas di seluruh jajaran serta komponen KPU. Integritas bagi KPU adalah harga mati. Dengan integritas itulah, KPU akan memberikan sumbangsih besar bagi terwujudnya pemilu berkeadilan.

Integritas merupakan komponen penting yang menjadi dasar terpatrinya kepercayaan publik (public trust) kepada KPU. Dengan kata lain, ‘public trust’ merupakan komponen utama dari penerimaan publik terhadap pelayanan dan kinerja KPU. ‘Public trust’ merupakan bagian integral dari kredibilitas KPU. Tanpa ‘Public trust’, KPU tidak akan berkontribusi membangun peradaban demokrasi di bumi pertiwi. Tanpa ‘public trust’, mungkin saja publik tidak mematuhi dan tidak mempercayai keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Bahwa hari ini masih muncul anggapan dan pernyataan berbagai pihak yang kurang yakin KPU dapat menyelesaikan sengketa pemilu secara adil melalui jalur MK, itu fakta dan tidak dapat dihindari. Anggapan dan pernyataan tersebut tak mungkin dan tak butuh dijawab dengan kata-kata yang memukau. Yang diperlukan cuma satu : dibuktikan dengan kerja nyata. Lantas bagaimana idealnya upaya yang dilakukan untuk memperlihatkan kerja nyata tersebut? Banyak hal bisa dan sudah dilakukan. Salah satunya, KPU terus bekerja dalam koridor transparansi yang dipercaya menguatkan ‘public trust’.

Atas dasar hal diatas, maka ada 3 (tiga) hal yang harus dinampakkan, yaitu integritas, transparansi, dan relasi dengan media massa, untuk menepis keraguan publik terhadap tahapan penyelesaian sengketa pemilu 2019 di jalur MK (Mahkamah Konstitusi) serta dapat benar-benar memantabkan kepercayaan kepada lembaga negara yang menangani sengketa pemilu tersebut.

Semoga dengan perpaduan ketiga hal diatas akan melahirkan ‘public trust’, percaya bahwa KPU dan MK berkontribusi mewujudkan pemilu berkeadilan.

  1. *) Komisioner KPU Kota Malang Divisi Hukum

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here