Ponorogo
Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo, Winarko Arief Tjahjono. (Sony/PIJARNews.id)

PONOROGO, PIJARNews.id – Sebanyak 206 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) Kabupaten Ponorogo, yang direkrut pada tahun 2019 lalu, bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar para tenaga kontrak tersebut segera mendapatkan NIP (Nomer Induk Pegawai).

Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo, Winarko Arief Tjahjono, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengusulkan NIP pegawai kontrak tersebut sejak Desember 2020.

“Sudah kita usulkan Desember lalu, masih kita tunggu. Karena di daerah lain juga sama, masih menunggu NIP dari BKN,” jelasnya.

Winarko merinci, 206 calon PPPK yang dimaksud terdiri dari guru sebanyak 115 formasi, lalu penyuluh pertanian 77 formasi, dan tenaga kesehatan 14 formasi. Dirinya juga menambahkan, jika nanti BKN ( Badan Kepegawaian Negara) sudah menerbitkan NIP, barulah Pemkab Ponorogo bisa menerbitkan SK pengangkatan.

Nantinya para PPPK tersebut akan mendapatkan gaji pokok minimal Rp 2.325.000, yang telah dianggarkan oleh Pemkab Ponorogo sebesar Rp 9,5 miliar di APBD 2021

“Sistem perjanjian kerjanya adalah kontrak, dan ada opsi perpanjangan sesuai dengan kebutuhan dengan batasan umur maksimal 60 tahun untuk tenaga fungsional,” tutupnya. (son/mad)

BACA JUGA :  Zona Hijau Hanya Satu Kecamatan di Ponorogo