Jatim
Dokumen Gubernur Jatim saat melakukan rapat secara daring. (Udin/PIJARNEWS.ID)

JATIM, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengeluarkan keputusan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk dua minggu ke depan, 26 Januari-8 Februari 2021. Lebih banyak dari jilid pertama, PPKM jilid kedua diberlakukan di 17 kabupaten/kota.

Ke-17 daerah yang melaksanakan PPKM jilid kedua itu ialah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Tuban, dan Kabupaten Pamekasan.

Ke-17 daerah yang melaksanakan PPKM itu kebanyakan berstatus merah dalam peta zona persebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. “Mudah mudahan semua tetap semangat sehat, bisa memaksimalkan ikhtiar kita untuk bisa meningkatkan efektifitas PPKM,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai rapat evaluasi PPKM, Selasa (26/1/2021).

Khofifah menuturkan, PPKM merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Memutus rantai penularan dan turunnya angka kasus COVID-19 adalah tujuannya. Menurutnya, seluruh elemen, dari tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan relawan sudah bekerja luar biasa dalam hal itu.

Buahnya, lanjut Khofifah, turun peringkat menjadi posisi keempat dalam hal angka kasus COVID-19, dari sebelumnya yang berada di bawah DKI Jakarta sebagai provinsi tertinggi kasus COVID-19 se Indonesia. PR ke depan, kata dia, ialah menekan angka kematian karena COVID-19 yang trennya masih tinggi.

BACA JUGA :  Wakil Ketua DPRD Fauzan Adima Diperiksa Polres Sampang

Mengacu pada data Kepolisian Daerah Jawa Timur hasil operasi yustisi dari 11 sampai 24 Januari 2021, tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol Kesehatan masih kurang selama dua pekan PPKM jilid pertama. Buktinya, lebih dari 1,9 juta orang terjaring hasil dari razia di beberapa tempat kerumunan di 15 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 1,2 juta di antaranya dijatuhi sanksi beragam. (din/mad)