PIJARNews.ID – Sekarang, mari kita hitung berapa jumlah penduduk miskin di negara ini. Setelah itu, mari kita lanjutkan dengan menghitung lagi, dari sekian orang miskin, siapa persentase terbesar orang miskin pada angka yang ada didalamnya tersebut. Jawabannya pasti akan ketemu satu kata “petani”.
Saya sengaja tidak menyebut angka agar terhindar soal perdebatan angka. Sebab yang pasti dari semua angka, baik itu dari data BPS, Pemerintah Daerah, hingga Kementerian/Lembaga memiliki angka yang berbeda. Angka yang dari tahun ke tahun selalu diperbaiki, namun tak pernah satu suara.
Kembali soal penduduk miskin, berapa banyak program yang ditujukan untuk melakukan pengentasan, pasti banyak. Bahkan program tersebut ada pada lintas kementerian. Program pengentasan kemiskinan petani kita tidak hanya di Kementerian Pertanian, tetapi juga di Kementerian Sosial, Tenaga Kerja, Desa, Koperasi dan UMKM serta masih banyak lagi. Semua program tersebut ditujukan kepada penduduk miskin, yang penduduk miskin tersebut kalau kita ulas lebih lanjut adalah para petani.
Program pengentasan petani dilakukan secara keroyokan, namun petani kita tetap saja miskin dari generasi ke generasi.
Lantas, apa hasilnya? Kondisi petani dan pertanian kita masih belum banyak beranjak kemana-mana. Problem pertanian dari tahun ke tahun juga masih tetap sama. Secara makro dan mikro, kita harus mengakui bahwa pertanian kita masih terpuruk. Sebagaimana pernah saya sampaikan, pertanian kita mengalami involusi. Seperti gelembung balon udara yang diikat pada sebuah tempat sehingga balon itu seperti sedang terbang, tapi tidak kemana-mana.
Bagaimana memperbaikinya? Saya pernah melakukan riset dengan judul: Collaborative Goverment dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Waktu itu saya mengambil sampel lokasi masyarakat petani di lereng Merapi.
Hasilnya, ada banyak sekali yang menjadi faktor gagal sehingga kemiskinan itu selalu identik dengan petani. Kebanyakan program kita, termasuk juga apa yang dilakukan oleh beberapa organisasi sosial seperti lembaga swadaya masyarakat maupun keagamaan datang bak malaikat. Seolah ketika mereka datang, masalah petani dan pertanian ini akan selesai.
Memandang masyarakat petani ini pada kondisi yang tidak mampu, tidak berdaya dan sebagainya adalah sebuah kesalahan mendasar. Apalagi seringkali kita para pemberi bantuan ini sering menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi. Konsepsi-konsepsi bantuan-bantuan tersebut sering dibangun pada kerangka ini. Karena itu jangan heran jika program tidak berangkat dari akar masalah. Ada yang salah pada orientasi program tersebut.
Hal ini belum lagi kita menghadapi kenyataan bahwa yang paling banyak menikmati program ini bukanlah petani itu sendiri, tetapi adalah para elit pada masyarakat itu sendiri. Petani hanya mendapatkan tetesan atau rembesan dari program tersebut.
Ini belum lagi mental petani kita yang rusak. Mereka menjadi peminta-minta karena kita memperlakukan mereka sebagai pengemis. Selain rusak karena mereka telah didera oleh kemiskinan menahun dan turun-temurun, hal ini juga karena perilaku korup birokrasi dalam selubung prosedur pelaksanaan program tersebut. Lengkap sudah kerusakan ini.
