Oleh: Milada RA*

Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara Indonesia, tidak lahir dalam ruang hampa. Para pendiri negara telah menyadari bahwa corak dan identitas masyarakat Indonesia sangat majemuk. Sehingga dalam rangka mengiringi proses pembangunan negara kedepan, mereka telah menyetuskan sebuah ijtihad yang menjadi kekuatan bersama dengan lima butir nilai Pancasila. Pancasila merupakan sebuah mandat yang menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan hidup, keutuhan dan kejayaan bangsa, menyimpan cara dalam menghadapi tantangan sesuai dengan karekteristik bangsa Indonesia.

Hal tersebut juga telah disampaikan dalam pidato presiden Soekarno, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Salah satu karekteristik Negara Indonesia adalah soal kebesaranya, keluasanya dan kemajemukanya. Ditambah dengan keberadaan semboyan Bhineka Tunggal Ika, kalimat Mpu Tantular dalam masa kerajaan Majapahit pada abad XIV, semboyan tersebut memiliki arti bahwa meski berbeda-beda namun tetap tunggal atau satu (Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2012).

Sebuah cita-cita persatuan yang begitu kuat dalam kemajemukan, sehingga Indonesia telah menjadikan suatu sistem politik demokrasi sebagai ketetapan resmi yang dianut dalam model ketatanegaraanya. Suatu sistem ketatanegaraan yang menyediakan mekanisme dan prosedur untuk mengatur dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada “penyelesaian” dalam bentuk kesepakatan (consensus) bersama (Kacung Marijan, 2015: 290). Sistem demokrasi telah dianggap cocok sebagai atap rumah kemajemukan dalam terbangunnya proses politik yang ideal di Indonesia.

Namun dalam sejarah perkembangan aplikasinya, proses demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, tercatat ada empat model sistem demokrasi yang pernah diterapkan, meliputi masa demokrasi konstitusional (1945-1959), masa demokrasi terpimpin (1959-1965), masa demokrasi pancasila (1965-1998), dan masa reformasi (1998) hingga sekarang ini. Dari berbagai macam model demokrasi yang pernah diterapkan tersebut, semuanya telah menyimpan beragam masalah pokok yang belum terselesaikan hingga sekarang ini.

Salah satu pokok masalah yang cukup penting adalah tentang relasi agama dan negara di Indonesia. Karena secara teoritis, demokrasi yang merupakan buah dari moderinisasi, menawarkan hadirnya kebebasan yang menjadi syarat mutlak dalam kehidupan masyarakat, sebuah konstruksi terhadap terjaminya kebebasan politik individu dan kelompok dalam sebuah Negara (berkedaulatan rakyat). Namun, resiko sebuah kecenderungan kebebasan seiring dengan berlangsungnya modernisasi dalam kehidupan. Sebagaimana dikemukakan oleh Roy Wall dan Steve Bruce (1992). Bahwa modernisasi memungkinkan terjadinya “deferentiation, societalizatian, and rationalization” yang telah memunculkan sebuah konstruksi negara sekuler, di dalamnya terkandung syarat adanya pemisahan antara urusan agama dan negara (Kacung Marijan, 2015: 311). Kondisi inilah kemudian telah menemui kesukaraan dalam proses penerapannya di Indonesia, sebagai bangsa yang sejak moyangnya dahulu telah memiliki ragam kepercayaan dan agama yang melekat dalam kehidupan dan berkembang secara pesat.

Dapat kita fahami secara politik, adanya pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dan memudahkan proses pembuatan kebijakan negara. Praktik demikian pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini terlihat dengan adanya pelarangan terhadap Organisasi Partai Politik (OPP) yang secara khusus didasarkan pada agama tertentu (karena semuanya harus berasas Pancasila). Dengan kata lain, agama tidak dianggap sebagai fakta politik melainkan sebagai fakta kultural (wilayah privat).

Sebagai bangsa yang memiliki regam kepercayaan dan agama, dalam taraf tertentu, relasi agama dan negara masih bisa kita lihat dari adanya depertemen yang secara khusus mengurus masalah agama, khususnya agama Islam sebagai mayoritas (Depertemen Agama). Juga terlihat dengan adanya kebijakan formal Indonesia yang mengakui agama-agama lain di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa dalam proses demokratisasi di Indonesia, kita berjalan pada fakta negara yang ‘tidak-tidak’ (tidak menghendaki sekulerisasi namun juga tidak menuju  bentuk teokrasi).

BACA JUGA :  Mengawal Muhammadiyah

Tatanan demokrasi yang terbangun pada masa pemerintahan Orde Baru tersebut telah mengalami perombakan dengan runtuhnya pemerintahan Jendral Soeharto 1998. Reformasi terjadi, masa ini merupakan bagian dari proses pencarian bentuk ideal penerapan demokrasi di Indonesia, namun justru kembali telah memunculkan kuatnya politik aliran terutama kekuatan agama dalam pentas politik, hal ini seperti kembali pada susana yang pernah terjadi dalam pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno tahun 1950-an. Dengan menguatnya kembali partai-partai berbasis agama dan aliran. Di satu sisi kecenderungan demikian merupakan cerminan dari semangat demokrasi dan kebebasan politik tiap individu dan kelompok. Namun pada sisi yang lain, terbukanya kebebasan politik bisa juga akan menjadikan masalah dengan menguatnya politik identitas/ aliran yang justru dapat mengancam nilai demokrasi, memunculkan antagonisme tiap-tiap kelompok dan aliran. Itulah paradoksal demokrasi kita.

Secara teoritis, memang menguatnya kembali politik identitas/ aliran telah menjadi suatu yang sangat problematik. Kekuatan politik identitas/ aliran, khususnya yang berbasis agama akan berusaha mengambangkan dan mengeksploitasi ideologi yang bercorak aliran masing-masing. Disitu akan mudah memunculkan berbagai multidimensi kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan negara yang saling bertabrakan dan bersinggungan antar kelompok bangsa.

Kekhawatiran semacam ini, juga pernah diungkapkan oleh sejumah cendikiawan Muslim Indonesa seperti Cak Nur/ Nurcholis Majid (Alm.), Gus Dur/ Abdurrahman Wahid (Alm.), Prof. Kuntowijoyo (Alm.) dan Buya Syafi’i Maarif, semuanya ingin melihat agama sebagai kekuatan moral daripada sebagai kekuatan politik. Senada juga dalam pandangan Bahtiyar Efendy, kemunculan kembali partai-partai Islam dalam konteks yang demikian, tidak saja dipahami sebagai sebuah nilai-nilai yang diperjuangkan di arena politik. Islam juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperjuangkan dan mempertahankan kekuasan. Sehingga berimplikasi pada kecenderungan munculnya pola politisasi agama.

Adanya anggapan kompatibel dan tidaknya Islam dengan demokrasi memang selama ini telah menjadi perdebatan dikalangan akademisi. Sejumlah ilmuan memandang bahwa Islam tidak cukup kompatibel dengan demokrasi. Sementara itu, ilmuan lainya memendang Islam bisa berseiring dengan demokrasi, sebagaimana pandangan tersebut juga dikemukakan oleh Bahtiar Effendy, di dalam memahami ajaran Islam, para intelektual dan pemeluk Islam itu berbeda-beda. Misalnya saja, dalam pemikiran politik, paling tidak ada dua arus besar.

Pertama, bahwa Islam harus menjadi landasan dalam bernegara, menjadi konstitusi. Dalam hal demikian, kedaulatan tidak difahami berada di tangan rakyat sebagaimana paham demokrasi modern, melainkan berada di tangan Tuhan.

Kedua, Islam diletakkan di dalam kerangka yang substansif. Islam, di dalam pemahaman demikian, tidak memberikan tuntutan secara tegas tentang bentuk negara. Corak pandang yang kedua ini bisa berjalan dengan demokrasi modern. Nilai-nilai yang dikembangkan, seperti keadilan, persamaan, konsultasi dan partisipasi, juga menjadi bagian yang penting di dalam demokrasi (Kacung Marijan, 2015: 313).

Sehingga penting untuk kita semua fahami, dengan menguatnya kembali politik aliran dalam proses demokrasi di Indonesia tentu tidak lahir dari ruang hampa, hal ini berkelindan menyangkut adanya paradoksal demokrasi yang masih terjadi di Indonesia, sehingga wajar jika realitas akan selalu memunculkan letupan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam wilayah kepolitikan belakangan ini. Semoga kasih sayang Tuhan yang Maha Esa senantiasa menyertai dan membimbing kita semua.

*) Pegiat Kader Hijau Muhammadiyah/ KHM dan Kedai Jambu Institute/ KJI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here