MK
Salah satu Hakim Anggota MK, Saldi Isra, menunjukkan surat Bu Risma yang diduga sebagai memenangkan paslon nomor urut 1, Selasa (2/2/2021). (Rama/PIJARNEWS.ID)

JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Salah satu Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, menanyakan Surat Bu Risma kepada Kuasa Hukum KPU Surabaya, Sujatmiko, saat sidang lanjutan sengketa Pilwali Surabaya, Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Barang yang ditujukan kepada masyarakat Kota Pahlawan tersebut, diduga sebagai alat memenangkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Nomor Urut 1, Eri Cahyadi-Armudji (Erji).

Karena tidak puas, Saldi kembali menanyakan hal yang sama kepada salah satu Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Turcham, yang hadir di ruang persidangan. Ketika ditanya, Agus mengaku tidak tahu.

“Bukan merupakan bagian dari bahan kampanye sesuai dengan ketentuan yang kami pahami selama ini,” ungkap Agus.

“Tapi ini ada, anda tahu nggak,” tanya Hakim Saldi kembali.

Kali ini, Agus mengaku mengetahui surat tersebut dari media massa. Hal itu membuat Hakim Saldi menilai jawaban termohon tidak sama.

“Ini sudah mulai bergeser saudara,” ujar Hakim Saldi.

Setelah menanyakan tentang Surat Bu Risma, Hakim Saldi melanjutkan pertanyaan kepada Agus terkait leaflet paslon 1.

Termohon mengaku, pernah mengetahui leaflet tersebut saat melakukan pembahasan materi, dan desain dari alat peraga dan bahan kampanye.

“Namun sampai dengan saat ini, kami masih belum melakukan pencetakan terhadap itu, karena ada surat dari paslon 1 sendiri yang tidak ingin dicetak sebelum permasalahan selesai,” ungkap termohon.

“Masalah Desain. Karena pihak pemohon Machfud Arifin-Mujiaman juga menyampaikan proses hukum lainnya di tingkat di atasnya kita,” imbuh Agus.

BACA JUGA :  Jadikan Momentum Kongres FKMSB sebagai Koreksi Diri Bersama

Selain KPU, pihak termohon juga berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Tampak, Ketua Bawaslu, M Agil Akbar, menyampaikan, pihaknya telah berulang kali melakukan penanganan laporan dugaan keterlibatan Risma.

“Bawaslu telah menindaklanjuti dan terlapor secara sah tidak terbukti menjanjikan, memberikan, uang atau materi lainnya mempengaruhi pemilih secara terstruktur, masif, dan sistematis. Bawaslu sudah menangani dugaan tindak pidana pemilihan, surat tersebut tidak mencantumkan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota. Dalam surat tersebut ada barcode untuk kader PDIP,” paparnya.

Terkait cuti yang diajukan Tri Rismaharini saat berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 1, Agil Akbar menjelaskan berdasarkan pengawasan, Tri Rismaharini melaksanakan kampanye sebanyak 21 kali. Beberapa hari, dilakukan pada hari libur.

“Tapi tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, dan penggunaan fasilitas pemerintah kota untuk deklarasi tidak ditemukan bukti pelanggaran,” paparnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum KPU Surabaya Sujatmiko, mengatakan, tidak ada satupun dalil pemohon yang mempermasalahkan perkara hasil pemilihan. Pemohon justru mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Tri Rismaharini menggunakan program kebijakan untuk pemenangan calon nomor urut 1.

KPU juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan sengketa Pilkada di MK, sebab ambang batas perbedaan perolehan suara di atas jumlah yang ditentukan.

“Presentase selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak 145.746 suara (13%), sedangkan ambang batas yang diperbolehkan 0,5% atau 5247 dari 2.259.082 suara sah,” pungkas Sujatmiko. (ram/mad)