Kemenkumham
Kakanwil Jatim, Krismono, ketika memberikan keterangan di depan rekan rekan media, Kamis (4/2/2021). (Rama/PIJARNEWS.ID)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Wilayah Jawa Timur menggelar Deklarasi Janji Kinerja 2021, Kamis siang (4/2/2021). Gerakan yang disaksikan Forkopimda Jawa Timur itu merupakan pencanangan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono, menyampaikan, pihaknya ingin membangun komitmen untuk mencapai predikat WBK dan WBBM di 63 satuan kerja. Ia juga memaparkan, ada tujuh satuan kerja mendapatkan predikat WBK, dan empat satuan kerja menyabet gelar WBBM.

“Sehingga seluruhnya ada 11 Satker, Total keseluruhan ada 63 Satker. Maka, yang belum mendapat predikat WBK dan WBBM, tentu menjadi prioritas kami untuk bisa mendapat predikat tersebut,” ujar Krismono.

Krismono berpesan, bagi yang sudah mendapat gelar tersebut harus bisa meningkatkan dan mempertahankannya, karena, kata kuncinya adalah harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ia berharap dari 11 satuan kerja yang mendapatkan predikat, tahun depan harus lebih dari 20 Satker.

“Kepada masyarakat kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Seandainya ada pelayanan kami yang kurang berkenan. tolong kritik kami dan sampaikan saran. Saran dari masyarakat menjadi langkah kami perbaikan perbaikan kedepan,” pesannya.

Satuan kerja yang meraih penghargaan WBK antara lain Kanim Kelas 1 Malang, Kanim Pamekasan, Kanim Kediri, Rutan Kraksaan, Rudenim, lalu Kanim Madiun.

BACA JUGA :  Wakapolda Jatim Dampingi Gubernur Jatim Resmikan RS Lapangan di Madiun

Sementara itu, Agus Mutaqqin, Kepala Ombudsman Jatim, mengatakan, ini merupakan langkah maju bagi insan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan yang terbaik di Jatim.

“Dari internal Kemenkumham saya lihat banyak perbaikan yang sudah dilakukan dan terbukti, penerimaan laporan terkait Kemenkumham relatif lebih sedikit ketimbang masalah lain,” ungkapnya.

“Masalah lain itu seperti pertanahan. Itu masih menempati isi pengaduan paling tinggi di ombudsman. Kemudian masalah kependudukan juga tinggi,” sambungnya

Agus juga berpendapat, ini merupakan perbaikan perbaikan yang terus dilakukan oleh Kemenkumham Jatim. Sehingga, lanjut Agus, laporan soal layanan kemenkumham sejauh ini jumlahnya belum signifikan. Untuk internal Kemenkumham Jatim harus memahami, bahwa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap pelayanan publik.

“Mereka mengadukan layanan publik bisa lewat media sosial yang kemudian di share. Mungkin perlu diantisipasi oleh internal. Bagi masyarakat kalau masuk ke sosmed perlu hati hati karena ada UU ITE bisa menjadi jerat hukum,” pesannya. (ram/mad)