Chevron Hengkang dari Indonesia, Tata Kelola Migas Laut Masih dalam Tahap Negosiasi

0
59
Migas Laut
Ilustrasi lapangan migas lepas pantai. (Foto/Dok. Pertamina Hulu Energi)

JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Nasib proyek laut dalam, yang kerap disebut Indonesia Deepwater Development alias IDD Tahap II, masih belum jelas. Chevron, selaku operator proyek, memutuskan hengkang pada tahun lalu. Hingga kini negosiasi dengan calon penggantinya, yaitu ENI, terus berlangsung.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya meminta agar proses alih kelola itu dapat selesai pada kuartal pertama tahun ini. “Kini masih negosiasi antara ENI dan Chevron,” katanya pada awal bulan lalu.

Posisi ENI dalam mengambil blok migas ini cukup strategis. Perusahaan energi asal Italia ini telah memiliki fasilitas produksi tak jauh dari IDD, yaitu Blok Muara Bakau dan Lapangan Merakes, Blok East Sepinggan, Kalimantan Timur. Sedangkan IDD berlokasi di Cekungan Kutai, provinsi yang sama.

SKK Migas meyakini masuknya ENI bakal membuat rencana pengembangan proyek laut dalam menjadi lebih baik. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menargetkan proses alih kelolanya dapat rampung pada Maret 2021.

Keputusan ENI nantinya akan sangat menentukan target operasional (onstream) proyek migas itu. Patokan pemerintah, IDD Tahap II akan mulai berproduksi pada 2025. “Kalau tidak deal tahun ini ya mundur onstream-nya. Jalannya masih panjang,” ujar Julius, Rabu (3/2/2021).

Sejauh ini, ENI tetap berkomitmen mengembangkan proyek itu. Julius berharap proyek IDD nantinya dapat menopang kebutuhan produksi siap jual atau lifting migas nasional dalam jangka panjang.

BACA JUGA :  15 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Asal Sinovac Tahap Ketiga Tiba di Indonesia

Masalah lain yang membayangi proyek ini adalah persaingan ketat gas alam cair atau LNG global. Penyebabnya, banyak proyek LNG dunia yang berproduksi pada saat bersamaan.

Belum lagi, permintaan energi sedang melemah karena pandemi Covid-19. Kedua kondisi tersebut dapat membuat pasar menjadi kelebihan pasokan atau oversupply.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal sebelumnya menyebut kinerja ENI saat ini sangat terpukul. Keputusan perusahaan masuk ke proyek IDD tentu membutuhkan belanja modal dan operasional yang banyak.

Untuk mengukuhkan minat ENI, pemerintah harus menggelontorkan insentif yang signifikan. Misalnya, tax holiday, perubahan bagi hasil alias split,accelerated depreciation, dan harga kewajiban untuk dalam negeri (DMO) yang menarik.

Moshe menyebut, dari segi finansial akan sangat berat, apalagi ENI kemungkinan akan menanggung lebih dari 80% biaya di awal proyek. “Keekonomian lapangan yang perlu ditekankan, IDD ini proyek mahal,” ujarnya. (fzi/mad)