Disdik Bojonegoro Berikan Wewenang Sekolah dalam Menentukan Kelulusan Siswa

0
20
BJN
Ilustrasi ujian sekolah online. (Ilustrasi/Edi Wahyono)

BOJONEGORO, PIJARNEWS.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah terakait penentuan kelulusan siswa SD dan SMP. Termasuk keputusan menggelar ujian sekolah (US) atau menggunakan bentuk penilaian lain, untuk diakumulasikan dengan nilai rapor hingga nilai sikap setiap siswa.

Suyanto selaku Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bojonegoro menjelaskan bahwa penentuan kelulusan menjadi kewenangan sekolah. Sudah ada acuan juknisnya. Pihaknya hanya sebagai pemantau menerima laporan pelaksanaan hingga evaluasinya.

‘’Semua bergantung sekolah. Salah satu acuannya SE Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2021,” katanya, Jumat (5/2/2021).

Menurutnya, sistem penilaian kelulusan tahun ini tidak berbeda dengan tahun lalu. Juga sama-sama tidak bergantung pada nilai ujian nasional (UN). Mengingat para guru dan sekolah lebih mengetahui keseharian siswa dalam menjalani pembelajaran.

‘’Tahun lalu juga sudah begitu (sistematika penentuan kelulusan siswa, Red). Juga sama-sama di tengah pandemi,” imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya, sekolah sudah berproses menentukan kelulusan siswa. Menuntaskan tahun ajaran pembelajaran. Termasuk mulai merumuskan akan menggelar ujian sekolah atau sebaliknya. Namun, kelulusan siswa SD dan SMP berlangsung sekitar Mei atau awal Juni.

‘’Karena sekitar Juni dan Juli sudah masuk PPDB SMP,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa aspek penilaian kelulusan siswa terdiri dari tiga hal. Menyelesaikan program pembelajaran dibuktikan dengan nilai rapor, minimal memperoleh nilai sikap baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah.

BACA JUGA :  Semarak Imlek, Jatim Park Group Kota Batu Sajikan Ornamen Khas Tiongkok

‘’Untuk poin ujian, bisa menggunakan portofolio, penugasan, menggelar ujian sekolah atau bentuk lainnya,” kata dia.

Dia menambahkan, jika menggelar ujian sekolah atau semacam tes, tentu tetap berpedoman pada kebijakan pemkab setempat. Kalau belum diperkenankan menggelar tatap muka, sistem pelaksanaan ujian sekolah tetap sama.

“’[Ujian sekolah] akan menyesuaikan kondisi sekolah. Kalau ada bentuk ujian sekolah, bisa dengan sistem full daring atau luring (mengambil atau mengantar soal),” tandasnya. (fzi/mad)