Unair
Pakar Epidemiologi UNAIR dr. Windhu Purnomo. (Udin/PIJARNEWS.ID)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) dr. Windhu Purnomo meragukan efektivitas Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Ia pun mempertanyakan makna dari PPKM berskala mikro yang dikeluarkan pemerintah. Karena menurutnya masih kurang jelas makna dari PPKM berskala mikro tersebut.

“Apa yang dimaksud PPKM berskala mikro? Apa istilah ini sama dengan karantina wilayah berskala mikro? Apakah sekedar nama lain dari istilah semacam kampung tangguh?,” kata Windhu di Surabaya, Selasa (9/2).

Windhu melanjutkan, jika yang dimaksud PPKM berskala mikro adalah karantina wilayah berskala mikro, artiny ada wilayah setingkat RT, RW, desa, atau kelurahan yang dikarantina. Namun, lanjut Windhu, apa indikator penetapan wilayah-wilayah mikro yang diharuskan melakukan karantina tersebut.

“Bukan kah dalam kondisi testing rate dan contact tracing yang sangat kecil, bahkan 3 persen populasi saja belum sampai, kita seperti punya peta buta. Sehingga tidak bisa menetapkan mana wilayah mikro yang berisiko tinggi atau rendah,” ujar Windhu.

Ia pun mempertanyakan, apakah wilayah mikro yang dianggap berisiko rendah benar-benar tidak ada kasus atau kasus sedikit. Karena kesimpulan itu dirasanya bisa sangat menyesatkan. Menurutnya, wilayah mikro yang dianggap minim kasus bisa saja karena kita tidak mampu mendeteksi akibat testing yang sangat lemah.

“Sesungguhnya bila testing rate makin lemah, karantina wilayah yang diberlakukan harus makin makro. Sedikitnya tingkat kota atau kabupaten, atau tingkat provinsi, pulau atau nasional,” kata dia.

BACA JUGA :  Dukung PPKM Mikro, Polda Jatim Kerahkan 3.900 Personel

Menurutnya, ketika testing rate semakin timgho maka makin bisa dilakukan karantina wilayah mikro, bahkan sampai tingkat RT-RW. Ia mencontohkan yang dilakukan di Hongkong. Pemerintahnya bisa melakukan lockdown tingkat mikro yaitu blok-blok karema testing ratenya mencapai lebih dari 85 persen dari populasi yang ada.

“Tapi kalau pengertian PPKM berskala mikro adalah semacam kampung tangguh, lha kan ini katanya sudah dilakukan. Ya gak apa-apa kalau ini yang dioptimalkan. Berarti ini sebuah pengakuan bahwa konsep kampung tangguh selama ini belum banyak diimplementasikan dengan benar, hanya nama doang,” ujarnya.

Windhu mengatakan, seharusnya pemerintah tidak hanya suka bermain istilah atau nama. Tapi betul-bentul substansinya harus sesuai demgan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan berdasarkan keilmuan public health atau epidemiologi. Yaitu betul-betul membatasi mobilitas dan interaksi warga. Mobilitas hanya boleh untuk kepentingan yang sangat esensial, dan itu pun harus 100 persen menjalankan protokol kesehatan.

“Jujur saja, saya sebetulnya enggan berkomentar tentang kebijakan-kebijakan yang menggunakan istilah-istilah yang definisinya tidak jelas,” kata dia. (din/mad)