Vaksinasi
Sebelum masuk ke dalam Mall Tunjungan Plaza , pengunjung diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu dengan tujuan bisa memutus mata rantai virus Covid-19, Selasa siang (9/2/2021). (Rama/PIJARNEWS.ID)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Vaksinasi merupakan salah satu hal yang ditunggu selama ini oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur. Jika segera dijalankan secara mereta, maka keberadaannya bisa membawa masyarakat kembali ke kehidupan normal.

“Artinya, kita bisa bersosialisasi dan bermasyarakat. Meskipun tetap menjalankan protokol kesehatan, tetapi tidak terlalu khawatir terinfeksi virus,” kata Ketua APPBI Jatim, Sutandi Purnomosidi, Selasa (9/2/2021).

APPBI juga optimis, vaksinasi bisa mengangkat perekonomian bergerak ke arah yang positif. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pakuwon Group tersebut berharap, pemerintah bisa memperkenankan sektor swasta melakukan vaksinasi mandiri.

Sutandi juga menceritakan, ketika pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 2020 lalu, dan ditengah awal pandemi, pusat perbelanjaan maupun bisnis ritel sangat terpuruk.

“Pada saat itu, tingkat kunjungan masyarakat ke Mall hanya 10 persen dari kondisi normal,” ungkapnya.

Dengan upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya, lanjut Sutandi, seperti tracing yang ketat dan disiplin dalam protokol kesehatan berlangsung membaik, kepercayaan masyarakat kembali pulih. Dampaknya, tingkat kunjungan masyarakat ke mall sudah kembali mencapai 80 persen pada Oktober dan Desember lalu.

“Kondisi menjadi kembali terpuruk ketika diberlakukan PPKM. Karena mall boleh beroperasi jam 8 malam. Hal yang lebih memberatkan adalah para pelaku bisnis kuliner. Kapasitas kursi yang sebelumnya 50 persen dibatasi menjadi 25 persen,” keluhnya.

“Sehingga jumlah kunjungan mencapai 50 persen dari kondisi normal itu yang terjadi saat ini,” sambungnya.

BACA JUGA :  Forkopimda Jatim Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Pengusaha ritel sejatinya sudah melakukan permohonan keringanan pajak dan stimulus dana tahun 2020 lalu. Akan tetapi, kata Sutandi, tidak ada dipenuhi, Kecuali hanya diberikan kemudahan.

“Tetap dibayar tapi hanya dicicil. Ini yang memang kondisinya repot. Lantaran sektor perbelanjaan dianggap masih bisa mandiri. Padahal sebetulnya, kami butuh semacam insentif dari pemerintah,” terangnya.

Sutandi juga menyebutkan, pihaknya tetap membayar penuh pajak bumi dan bangunan, serta pajak reklame walaupun kondisinya kini tidak normal.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan pengurangan atau pembebasan pajak dalam kurun waktu tertentu.

“Misalnya ada pengurangan, proporsi yang diatur dengan merata. Atau insentif dalam bentuk lain soalnya kami tetap harus membayar. Padahal tingkat kunjungan dan bisnis yang ada sangat memprihatinkan,” ucap Sutandi.

APPBI berharap, pemerintah sebaiknya tidak perlu melanjutkan pembatasan tersebut karena telah menghambat sektor perbelanjaan. Prioritas Kesehatan dan Ekonomi harus berjalan dengan seimbang.

“Penanganan virus corona di Surabaya dan Jatim berjalan dengan baik dan terkendali jika dibandingkan sama Jabar dan DKI Jakarta. Kalau prioritas kesehatan sudah bisa di handle dengan baik, kenapa prioritas ekonomi tidak di kedepankan,” tuturnya.

“Penerapan kampung tangguh dan mall sudah tepat. Satu bisnis mall yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat harus tutup jam 8 malam. Sementara, warung diluar boleh buka sampai jam 10 malam. Ini yang terjadi kepada kami,diskriminasi, sangat tidak tepat,” tuntasnya. (ram/mad)