Kejari Pamekasan
Ach. Faisol, saat melakukan orasi di depan Kantor Kejaksaan Pamekasan. (Yayan/PIJARNEWS.ID)

PAMEKASAN, PIJARNEWS.ID – Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, digeruduk puluhan anggota Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), Selasa (09/02/2021). Para demonstran datang untuk mempertanyakan kelanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Sigap, yang hingga kini belum tuntas dalam penyidikan Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Jaka Jatim menilai, Kejari Pamekasan tidak lagi menjadi lembaga negara yang profesional dan penegak hukum yang independen, dalam menangani dugaan korupsi pengadaan Mobil Sigap ini.

Koordinator Jaka Jatim wilayah Pamekasan, Musfiqul Khoir mengaku kecewa dan miris melihat Kejari Pamekasan yang tidak bisa bertindak tegas, dan seakan ada intervensi dari Pemkab setempat. Sehingga kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Sigap ini tidak segera tuntas.

Padahal, kata Musfiqul, Kejari adalah lembaga negara yang melaksanakan aturan berdasarkan undang-undang, yang di dalamnya melakukan tugas penuntutan, pemeriksaan, putusan pengadilan, dan sebagainya.

Musfiqul juga meminta, Kejari Pamekasan agar berlaku profesional dalam penegakan hukum, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Kejari segera menetapkan nama-nama yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Mobil Sigap.

Musfiqul Khoir membeberkan, kasus tersebut sudah jelas terindikasi ada kerugian negara, yang dibuktikan dengan adanya pemanggilan Kepala Dinas DPMD selaku KPA, LPSE selaku pejabat tahap lelang, 52 Kepala Desa selaku penerima program, dan Mobil Sigap pengadaan barang yang dibeli.

“Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan Kejari Pamekasan menyatakan Mobil Sigap yang dibelanjakan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan pemerintah, yang jelas pasti ada kerugian negara dalam pengadaan mobil tersebut,” kata Musfiq

BACA JUGA :  Klinik Siti Aisyah Pamekasan Siap Naik Status Menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak

Menurutnya, berdasarkan terbitnya surat yang dikeluarkan oleh Kejari Pamekasan Nomor: B-184/M.5.18/Dek/1/11/2020 tanggal 19 November 2020 lalu, menerangkan bahwa kasus tersebut sudah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Sehingga, kata dia, bila mengacu pada peraturan Jaksa Agung RI tanggal 29 Oktober 2010, huruf B, jangka waktu pelaporan penyidikan bagian 10 pasal 19 ayat 1 dan 2 dan pasal 20 ayat 1 dan 2, dalam jangka waktu 30 hari paling lama, Kejari Pamekasan berhak mengusulkan nama tersangka atau identitas tersangka.

“Dalam hal ini Kejari Pamekasan ragu-ragu dalam menetapkan tersangka alias ‘masuk angin’ dengan alasan ada MoU dan kerjasama yang dikeluarkan Mendagri pada Rabu 20 Februari 2018 dengan pihak Kejagung RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan Orator Aksi Ach. Faisol mengatakan, bahwa tanggapan dari Kasi Pidsus sangat mengecewakan. “Kami menilai tanggapan tidak rasional dan tidak profesional, makanya kami meminta kepada Kajaksaan Pamekasan untuk menunjukan profesionalitas dan kami beri waktu 7×24 jam, untuk segera menuntaskan pengawalan dan harus diumumkan dan menetapkan tersangka, jika pada jangka waktu yang sudah disepakati ini belum ada kejelasan, maka saya pastikan akan ada aksi jilid 2 dengan membawa massa yang lebih banyak,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Ginung Pratidina mengaku tidak ada intervensi dari Bupati Pamekasan perihal pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Sigap ini.

“Tidak ada niat untuk menghentikan penyidikan kasus ini. Sekalipun masih ada penghitungan dari insprat, bila ditemukan unsur pidananya pasti akan kami lanjut,” janjinya. (yan/mad)