Aisha Weddings
Banner Aisha Weddings yang ditempelkan di pagar tembok jalanan. (Foto/Dok.Aisha Weddings)

JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Baru-baru ini warganet dikejutkan dengan kemunculan penyedia jasa pernikahan bernama Aisha Weddings. Pasalnya, wedding organizer tersebut mempromosikan pernikahan dini, poligami, hingga nikah siri yang dimuat dalam situsnya.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mengecam promosi perkawinan anak yang dilakukan oleh satu organisator pesta pernikahan. Ia menegaskan perkawinan anak merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

“Kowani menyatakan dengan tegas bahwa Aisha Weddings Organizer melanggar UU No.16/2019 tentang perkawinan dan UU No.35 tentang Perlindungan Anak,” ujarnya, Kamis (11/2/2021).

Ia menjelaskan bahwa menurut UU No.16/2019 sebagai Perubahan Atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Ia juga mengatakan bahwa perkawinan pada usia anak membahayakan kesehatan dan keselamatan perempuan pada saat hamil dan bayi yang dikandungnya.

Perkawinan anak, lanjutnya, membuat anak perempuan hamil dan melahirkan pada usia dini, pada masa organ reproduksinya belum siap untuk hamil dan melahirkan, dan kondisi itu bisa membahayakan keselamatan ibu dan bayi.

“Makin muda usia ibu saat melahirkan, makin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR). BBLR akan berlanjut menjadi balita gizi kurang dan berlanjut ke usia anak sekolah dengan berbagai konsekuensinya,” katanya.

“Selain itu, melakukan hubungan seksual pada usia masih sangat muda meningkatkan risiko timbulnya kanker leher rahim di kemudian hari,” imbuhnya.

Giwo mengemukakan bahwa secara psikologis perempuan yang menikah pada usia terlalu dini juga belum siap menjadi istri dan ibu, pada kondisi yang demikian besar kemungkinan dapat mendatangkan dampak negatif pada kehidupan keluarga mereka.

Menurutnya, perkawinan pada usia anak juga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Setali tuga uang, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Bahrul Fuad mengingatkan adanya bahaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bisa dialami oleh perempuan.

“Sebagai komisioner Komnas Perempuan saya melihat bahwa penawaran paket pernikahan yang disampaikan oleh Aisha Weddings membawa risiko pada situasi perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” ujar Fuad melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/2/2021).

BACA JUGA :  Breaking News: Pesawat Sriwijaya Air Rute Jakarta-Pontianak Hilang Kontak

Fuad lantas mengomentari soal ajakan melakukan pernikahan dini, yang di dalam situs milik Aisha Weddings disarankan seorang perempuan wajib menikah pada rentang usia 12-21 tahun dan tidak lebih. Menurutnya, hal tersebut sudah sangat jelas melanggar perundang-undangan.

Berdasarkan UU No.16/2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya, jika terdapat perwakinan di bawah 19 tahun maka sudah termasuk dalam pelanggaran hukum dan dapat dipidana.

“Jika perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang usianya belum genap mencapai 19 tahun, maka hal tersebut dipidanakan karena melanggar UU yang berlaku,” ujar Fuad.

Ia pun menambahkan bahwa pernikahan dini juga rentan terjadi KDRT karena ketidaksiapan mental dari pasangan yang menikah. Selain itu, dari segi kesehatan juga merugikan perempuan karena secara biologis tubuh anak belum siap.

“Pernikahan anak juga rentan terjadi KDRT karena ketidaksiapan psikologis bagi kedua pasangan pengantin dan juga kesiapan biologis atau alat reproduksi perempuan. Komnas Perempuan sangat menentang pernikahan anak ini karena berpotensi merugikan perempuan karena akan mengalami KDRT,” tegasnya.

Ia juga berpendapat soal nikah siri dan poligami juga merugikan perempuan. Sebab, tidak memiliki bukti sah pernikahan yang legal di hadapan hukum negara. Jika seorang perempuan memiliki anak dari pernikahan siri, maka sang anak juga akan kehilangan hubungan legal dengan ayahnya, sehingga akan sulit apabila ingin menuntut hak waris.

“Nikah siri adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan karena tidak diakuinya hak-hak perempuan dalam perkawinan,” kata Fuad.

Sedangkan terkait dengan poligami, Fuad menegaskan bahwa poligami adalah bentuk pernikahan yang sangat merugikan perempuan. Sebabnya, berpotensi menghilangkan hak-hak anak dari hasil poligami. Berdasarkan catatan yang dimiliki Komnas Perempuan banyak perempuan dalam pernikahan poligami yang mengalami KDRT.

“Dalam cacatan Komnas Perempuan, perempuan yang terlibat dalam perkawinan poligami banyak yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan finansial (penelantaran),” tandasnya. (fzi/mad)