Khofifah
Ilustrasi, Gubernur Khofifah saat memimpin rapat penanganan Covid-19 di Jatim. (Foto: Instagram/khofifah.ip)

SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Sejak PPKM Mikro diterapkan pada 9 Februari, beberapa wilayah di Jawa Timur mengeluhkan belum ada bantuan dana dari pemerintah. Salah satunya adalah Kabupaten Blitar. Dana bantuan penanganan Covid-19 itu seharusnya menggunakan dana desa. Hanya saja, dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 itu belum cair.

Mengetahui keluhan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah memahami. Dia menjelaskan, terdapat beberapa regulasi yang dikhawatirkan bupati dan kepala desa terkait fungsi dana desa dalam PPKM mikro.

”Jadi posko Desa PPKM Mikro ini pada rapat koordinasi dua hari lalu, saya menyampaikan kepada Pak Menko Perekonomian sebagai koordinator, kemudian ada Wamenkeu ada Pak Mendagri,” ujar Khofifah pada Sabtu (13/2/2021).

Dia menjelaskan, terdapat beberapa fungsi posko desa yang disepakati. Penjelasan tersebut tertuang dalam SK Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021.

”Jadi fungsi posko desa itu ada empat, ada penanganan, pencegahan, pembinaan, ada pendukung,” terang Khofifah.

Hanya saja, terdapat perselisihan terhadap salah satu poin. ”Tapi di SE Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor 2, itu ada satu fungsi. Yakni penanganan saja. Jadi ini nanti menjadi dispute (perselisihan) di tingkat desa,” kata Khofifah.

Dalam SE DJPK Nomor 2, lanjut Khofifah, belum sinkron dengan Inmendagri 3 Tahun 2021 terkait PPKM mikro. Pada Inmendagri 3 dijelaskan, PPKM Mikro di desa, dananya berasal dari dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

”Kalau surat DJPK Nomor 2 itu hanya penanganan. Nanti kalau ada pemeriksaan kan kasihan yang di tingkat desa karena Inmendagri memerintahkan empat hal yang harus dilakukan posko desa PPKM mikro. Yakni penanganan, pembinaan, pencegahan, dan pendukung. Tapi di SE 2 DJPK Kemenkeu itu hanya satu, penanganan,” tutur Khofifah.

Namun, Khofifah memastikan perkara dana desa PPKM mikro telah selesai. SE DJPK Nomor 3 yang baru keluar, sudah sinkron dengan Inmendagri 3 Tahun 2021.

BACA JUGA :  Gubernur Khofifah Tunjuk 16 Plh Kepala Daerah di Jatim

”Sudah di-follow up lewat SE DJPK Nomor 3. Sekarang sudah terbit SE 3. SE 3 sudah mencantumkan 4 item. Sudah sinkron antara SE 3 DJPK Kemeneku dan Inmendagri 3 2021. Kalau ini sudah sinkron, kepala daerah sudah terkonfirmasi, rasanya posko PPKM Desa sudah lebih masif,” ujar Khofifah.

Untuk kondisi di lapangan, Khofifah membeberkan masih ada kebingungan di berbagai pihak.

”Ketika saya di Lamongan dan Gresik 3 hari lalu, mereka (kepala desa) masih menggunakan Kampung Tangguh Semeru. Karena ada referensi regulasi yang mereka masih khawatir, masih dispute (perselisihan). Hari ini (13/2) Insyaallah semua sudah clearaturan posko desa mikro. Ini hasil dari rakor,” kata Khofifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim M. Yasin memastikan, anggaran dana desa untuk termin pertama 2021 sudah siap.

”Anggarannya sudah ada, sudah siap. Karena ini baru, butuh sosialisasi, sudah dikumpulkan semua. Bupatinya, kepala PMD-nya. Regulasi sudah clear. Dana desa boleh dan harus mendukung PPKM mikro. Akan dipercepat dengan SE Gubernur, bersama jajaran Polda dan Pangdam akan bentuk posko desa,” papar Yasin.

Yasin menjelaskan, ada beberapa kendala yang dialami beberapa desa khususnya dari segi administrasi.

”Memang ada kendala teknis, sisi administrasi, dari beberapa desa, yang belum menyelesaikan perdes tentang APBDes-nya. Ada 3.090 APBDes belum ditetapkan,” tutur Yasin.

Wilayah yang dimaksud terdapat di 14 kabupaten. Di wilayah tersebut, perbup belum ditetapkan. Kemudian 19 kabupaten yang belum menandatangani surat kuasa pemindah bukuan dari kasda ke rekening desa.

”Ini harus dituntaskan. Ada faktor lain juga, pilkades seperti di Sidoarjo, masih menunggu pelantikan dan lainnya. Sehingga perdes itu mengalami kemunduran. Nanti kalau persyaratan terpenuhi semua, dana desa akan segera dicairkan,” tandas Yasin. (fzi/mad)