Pemkot Probolinggo
Pemkot Probolinggo menerima vaksin Covid-19 dari Dinkes Jatim. (Ilustrasi/Antara Foto)

PROBOLINGGO, PIJARNEWS.ID – Keputusan pemerintah pusat untuk memberikan sanksi bagi warga yang menolak divaksin, langsung disikapi pemerintah daerah. Di Kota Probolinggo, Gugus Tugas Covid-19 Kota Probolinggo menyiapkan petunjuk teknis pemberian sanksi selama dua minggu ke depan.

“Bagi yang telah terdata dalam program vaksinasi dan menolak divaksin, akan mendapat sanksi. Sudah ada Perpres terbaru yang mengaturnya. Bentuk sanksi bisa tidak mendapat bansos atau tidak mendapat pelayanan administrasi publik,” terang dr Abraar HS Kuddah, juru bicara Gugus Tugas Covid-19, Minggu (14/2/2021).

Perpres yang dimaksud yaitu Perpres No. 14/2021 tentang Perubahan atas Perpres No.99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Peraturan tentang sanksi dijelaskan dalam Pasal 13A, Perpres tersebut.

“Namun ada pengecualian bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Covid-19,” tambahnya.

Menurutnya, pasal ini menegaskan proses vaksinasi diawali oleh proses pendataan oleh Kemenkes. Setiap warga yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. Penerapan sanksi ini juga bisa dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, maupun badan sesuai kewenangannya. Kecuali mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin.

Di sisi lain, lanjut Abraar, saat ini ada beberapa orang yang sebelumnya tidak boleh divaksin sekarang sudah diizinkan oleh BPOM. “Seperti lansia dan penyintas Covid-19 saat ini sudah dibolehkan untuk divaksin,” terangnya.

BACA JUGA :  Pak Dje, Sosok Inspiratif Guru Berprestasi di Masa Pandemi

Sementara Achmad Sudianto, ketua Gugus Tugas Bidang Hukum menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menyusun teknis dari Perpres tersebut. Diperkirakan, dua minggu ke depan sudah selesai.

“Secepatnya akan kami rapatkan terkait teknis Perpres tersebut. Paling tidak dalam satu sampai dua minggu ke depan,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Perpres No.14/2021 ini memang terbilang baru disahkan oleh pemerintah pusat. Penetapan oleh presiden baru dilakukan 9 Februari dan baru diundangkan pada 10 Februari 2021.

Di sisi lain, vaksinasi bagi tenaga kesehatan hampir tuntas dilakukan. Diperkirakan saat ini sudah 91 persen tenaga kesehatan yang divaksin. Tahap kedua yang akan divaksin selanjutnya adalah tokoh agama serta pekerja di sektor publik.

“Untuk tenaga kesehatan saat ini sudah mencapai 91 persen yang divaksin. Setelah itu dilanjutkan dengan tokoh agama serta pekerja publik,” terang Abraar.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPK2KB), jumlah pekerja publik yang masuk sementara ini mencapai 10.541 orang. Menurut Abraar, pekerja publik ini berasal dari berbagai profesi. Seperti TNI, Polri, guru, dan jurnalis. Diperkirakan, tidak lama vaksinasi untuk tokoh agama dan pekerja publik akan dilakukan.

“Perkiraan akan dilakukan satu sampai dua minggu ke depan. Namun itu tetap menunggu kiriman vaksin tahap II,” tandasnya. (fzi/mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here