kematian
Gambar Ilustrasi

Semua orang terbelalak, lebih-lebih warga Muhammadiyah atas tudingan GAR ITB terhadap Prof. Dr. Muhammad Sirajudin Syamsudin (MDS). Tudingan yang bernuansa politis atas kiprah MDS yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah membuat sebagian orang atau kelompok gerah dan merasa terusik, termasuk GAR ITB.  Tetapi gerombolan yang tergabung dalam GAR ITB yang menuding MDS radikal, semakin menegaskan rabun dan tersumbat otaknya karena tertimbun oleh nafsu politik status quo.

Kita patut curiga terhadap gerakan politik GAR ITB. Publik perlu tahu, meskipun ada nama ITB tetapi GAR ITB  tidak memiliki relasi struktur dengan kampus ITB secara organisatoris. Hal ini seperti ditegaskan oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi ITB Naomi Sianturi (14/2/21).

Bahkan GAR ITB juga tidak memiliki legalitas hukum yang terdaftar di Kumham sebagaimana diatur dalam UU No 17 tahun 2013 yang mengalami perubahan menjadi Perppu No 2 tahun 2017. Siapa yang menjadi pembisik terhadap GAR ITB, sehingga ia berani menuding dan melaporkan seorang MDS dengan dalih radikal, melalui surat terbuka nomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 yang diklaim diteken 1.977 alumni ITB (Kampus Ganesha) lintas angkatan dan jurusan tertanggal 28 Oktober 2020 menjadi bukti sohih bahwa GAR ITB memiliki relasi politik kekuasaan yang tak bisa dianggap enteng.

Perilakunya Membuat Bising Publik

Sependek pengetahuan saya, GAR ITB meskipun dalam tanda kutip sebagai gerombolan yang tidak jelas juntrungannya, kita harus ingat bahwa dalam GAR ITB juga ada Fadjroel Rachman, di mana saat ini menjabat staf khusus presiden sekaligus juru bicara presiden. Meskipun sebagai gerombolan, tetapi perilakunya membuat bising publik. Sebagaimana yang disampaikan Nelson Napitupulu bahwa Fadjroel Rahman sangat aktif dalam Group Whatssap (WAG) (www.cnnindonesia.com). Publik bisa menerka mengenai gerakan politik yang dilakukan GAR ITB.

Jika GAR ITB menilai bahwa sikap kritis MDS lebih-lebih dengan organisasi barunya melalui KAMI dinilai bagian dari sikap radikal dan ekstrem, maka patut disayangkan. Sikap kritis MDS sudah lama melekat pada dirinya, tak hanya pada rezim ini. Respon yang berlebihan bahkan menilai radikal terhadap MDS itu bertolak belakang dengan kiprah MDS selama ini.

Tudingan radikal kepada MDS, adalah blunder dan tidak memahami sosok MDS. Hal itulah yang disampaikan oleh sosok kontroversial Ulil Abshar Abdalla. Pun begitu juga yang disampaikan Mahfud MD, ia menilai bahwa MDS adalah sosok kritis bukan radikal, pemerintah tidak akan memproses orang yang kritis tetapi akan memproses orang yang destruktif.

BACA JUGA :  Gerakan "Ngendon" Bersama dalam Melawan Covid-19

Kiprah Kehidupan Din Syamsudin

Semua orang tahu bahwa MDS yang berteriak mengenai perlunya moderasi dalam pemahaman beragama, Islam wasathiyah. Kiprahnya di dunia internasional dibuktikan dengan aktifnya MDS di organisasi perdamaian dunia. Ia aktif di Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), World Islamic People’s Leadership (WIPL), World Council of World Islamic Call Society (WCWICS), dan Asia Commitee on Religions for Peace (ACRP) dan World Peace Forum (WPF).

Pada tahun 2017 MDS ditunjuk presiden menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. MDS membuktikan bahwa ia sepenuh hati dan istiqomah tentang Islam wasathiyah dengan menggelar High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasathiyyah Islam (HLS-WMS), pertemuan yang memakan waktu tiga hari, yaitu 1-3 Mei 2018 di Bogor melahirkan Bogor Message berupa konsep Islam Wasathiyah khas Indonesia untuk dunia.

Sementara di internal Muhammadiyah, MDS lah yang sering menyuarakan mengenai Darul ‘Ahdi Wa Syahada, negara pancasila sebagai tempat kita dalam melakukan konsensus nasional. Dan pada gilirannya menjadi keputusan muktamar ke 47 di Makasar. Tudingan kepada MDS yang dinilai radikal salah alamat dan tidak mendasar sebagaimana ditegaskan Abdul Mu’ti sekretaris PP Muhammadiyah.

Mengkritisi Kebijakan Hak Semua Warga Negara

Tentu stigma atau tudingan tentang perilaku radikal yang dialamatkan kepada MDS sebagai alarm bagi kita semua. Lonceng kematian demokrasi mulai menyeruak. Hal ini penting dilawan dan disuarakan oleh masyarakat sipil dan kaum intelektual. Membungkam suara kritis dengan dalih radikal adalah modus baru bagi kelompok sipil yang telah tersandra dan menjadi jangkar politik kekuasaan. Konsolidasi masyarakat sipil dan mahasiswa harus merapatkan barisan agar demokrasi yang sudah mulai tumbuh dan mengembang tidak rontok oleh kaum miopi.

Sejatinya, semua masyarakat sipil bersatu padu untuk mengawal kebijakan politik kekuasaan agar terjadi checke and balances. Hal ini penting agar kurva demokrasi tak hanya diukur dalam angka kehadiran dalam tempat pemungutan suara (TPS) disetiap kontestasi kekuasaan. Mengkritisi kebijakan menjadi hak semua warga negara. Mandat politik kekuasaan yang diberikan dalam kontestasi politik harus dikawal.

Hal ini sebagai bukti keterlibatan dan partisipasi politik nyata di alam demokrasi. Dus, jika mengkritisi kebijakan dinilai radikal atau gerakan subversive ala Orde Baru, maka pendulum demokrasi kembali ke masa silam. Melawan dan bersuara keras terhadap kebijakan yang tidak memihak rakyat menjadi keharusan dan mutlak adanya.

Abdus Salam
Abdus Salam, Direktur Kedai Jambu Institute dan Dewan Etik PIJARNEWS.ID

EDITOR: Amanat Solikah

BACA: Pembaca PIJARNEWS.ID Menulis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here