Plh Bupati Jember
Plh Bupati Jember saat memberi keterangan di Pendapa Jember. (Andi/PIJARNEWS.ID)

JEMBER, PIJARNEWS.ID – Berbagai polemik yang muncul di akhir masa kepemimpinan Bupati Faida terjadi lantaran ada penerapan aturan yang salah. Hal ini, disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo saat ditemui di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (17/2/21) malam kemarin.

“Saya akan sosialisasikan. Bahwa, aturan yang selama ini diterapkan itu, salah. Bahwa masa enam bulan akhir masa jabatan, tidak boleh melakukan mutasi dan lain sebagainya itu undang-undang Pilkada yang melarang,” terang Hadi.

Diketahui sebelumnya, pada tanggal 28 Desember 2020 lalu Bupati Faida melakukan mutasi dan membebas tugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano dan 12 pejabat lain dilingkungan Pemkab Jember.

Sejumlah pihak menuding langkah Fiada melalukan mutasi dengan menabrak undangan-undang Pilkada dan surat edaran Mendagri tanggal 23 Desember 2020 Nomor 820/6923/SJ tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 adalah langkah politis untuk menjamu kelompok pendukungnya dilingkaran Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca dinyatakan kalah versi hitung cepat dalam Pilkada tahun 2020.

Puncak tudingan itu, saat ratusan Aparatur Negeri Sipil (ASN) pada tanggal 30 Desember 2020 menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Faida di aula PB Sudirman kantor Pemkab. karena, Faida di nilai telah melibatkan ASN kedalam drama politik dengan memutasi sejumlah pejabat jelang akhir masa jabatan.

Tak sepele, ASN yang membubuhkan tangan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut kewenangan Bupati Jember selaku pejabat pembina kepegawaian berdasarkan PP No. 17 tahun 2020 atau dengan kata lain mendesak Faida mundur dari jabatanya sebagai Bupati perempuan pertama di Jember.

BACA JUGA :  Berikan Layanan Terbaik, PLN UP3 Jember Launching Aplikasi ListrikQu

Meski Demikian, Hadi Sulistyo selaku, Plh Bupati Jember menegaskan dirinya tidak ingin larut dan masuk dalam dualisme pimpinan OPD Pemkab Jember.

Berkali-kali Hadi menyampaikan, bahwa dirinya tidak akan berpihak pada siapapun terkait dualisme yang terjadi di beberapa OPD Pemkab Jember tetapi dirinya akan menjalankan tugas normatif Bupati dan mensosialisasikan surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 15 Januari 2021 nomor 131/719/011.2/2021 yang pada inti tersebut mengamanatkan pada Pemkab Jember untuk megacu pada KSOTK 2016, dan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Faida tidak sah serta cacat prosedur.

“Tentunya Gubernur mengeluarkan surat itu sudah matang dan memiliki dasar hukum. Termasuk mengacu pada aturan tentang Pilkada serentak,” tegasnya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan dalam waktu dekat ini dirinya akan mengundang seluruh pejabat dilingkungan pemkab Jember untuk sosialisasi terkait surat Gubernur 15 Januri 2021.

“Ini dilakukan demi Meluruskan aturan yang tidak sesuai dengan surat gubernur yang dimaksud,”Sambungnya.

Hadi menambahkan selama kurang lebih sepekan dirinya menjabat PLH ia ingin mendamaikan semua yang beda pendapat Tidak membela siapapun. Secara prinsip ASN ada aturannya, tidak bisa ASN mau berjalan sendiri.

“Aturannya sudah diingiingatkan melalui surat Gubernur,” pungkasnya. (as/mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here