Menu

Mode Gelap
Saud El-Hujjaj : Lima Hal untuk Melihat Konflik di Timur Tengah Komunikasi UMM Latih SMA Muhammadiyah 1 Denpasar Membuat Video Pendek Kuliah Tamu Prodi Sosiologi: Persiapan Indonesia Menuju Negara Industri Sinergisitas AUM Tingkatkan Kualitas Pendidikan Muhammadiyah SMA Muga Parengan Hidupkan HW Melalui LKP

Headlines · 8 Agu 2020 06:33 WIB ·

Aribowo Soroti Pergeseran Oligarki di Dalam Partai Politik


					Flyer Webinar Kajian Kebon Jambu (KKJ) Jombang - Indomesia (Agus Supatma/PIJARNews.ID). Perbesar

Flyer Webinar Kajian Kebon Jambu (KKJ) Jombang - Indomesia (Agus Supatma/PIJARNews.ID).

WEBINAR, PIJARNews.ID – Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Aribowo menyoroti persoalan Oligarki Partai Politik (Parpol) yang akan mengancam demokrasi. Hal ini disampaikan saat mengisi Webinar Kajian Kebon Jambu (KKJ), Jombang – Indonesia, Jum’at malam (7/8).

Ia menjelaskan, dulu kita bisa melihat Oligarki sebatas dalam lingkaran inner circle saja, artinya tidak meluas seperti sekarang.

“Ya kalau dulu kan terbatas pada orang, kerabat, atau kelompok tertentu, lha sekarang semuanya bergeser pada lingkup keluarga, hubungan darah dan juga hubungan kedekatan”, paparnya.

Selanjutnya ia juga menambahkan bahwa Oligarki ketika mulai berkuasa, dirinya membangun kekuatan dalam bentuk jaringan yang kuat. Kemudian menyiapkan pengganti ketika masa jabatannya telah habis, penggantinya bisa istri atau suami, anak, kerabat dan lainnya.

“Saat jaringan sudah kuat, kelurga ataupun pejabat tersebut sangat dominan menguasai partai, bahkan jika sudah merasa tidak nyaman atau kehilangan tempat akan keluar untuk mencari induk baru”, tambahnya.

Dr. Aribowo, foto diunduh dari politik.fisip.unair.ac.id (Agus Supatma/PIJARNews.ID).

Ari juga memberikan contoh Oligarki Politik yang terjadi di Kabupaten Kediri, Bupati sebelumnya berkuasa selama dua periode, selanjutnya istrinya melanjutkan juga selama dua periode. Itu tidak menutup kemungkinan anaknya juga akan maju untuk menggantikan orang tuanya.

“Apa yang terjadi di Kediri hanya merupakan contoh kecil, jika mau jujur hampir di beberapa daerah di Indonesia menggunakan pola yang sama. Oleh karena itu masyarakat juga harus kritis ketika terjadi hal yang demikian”, tutupnya.

Reporter: Agus Supatma Editor: Afrizky Fajar

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pemkab Cilacap Raih Penghargaan Dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah

11 Oktober 2024 - 15:42 WIB

(Pj) Wali Kota Malang: Pola Keseimbangan Akan Membentuk Kemandirian Bagi Penerima Bantuan

9 Oktober 2024 - 19:53 WIB

Mendagri Dorong Penguatan Desa Sebagai Sentra Ekonomi Baru

9 Oktober 2024 - 19:29 WIB

Wamendes PDTT Pastikan Akan Menindak Tegas Kades Dan Perangkat Desa Yang Melakukan Korupsi Dana Desa

7 Oktober 2024 - 20:38 WIB

Peringatan HUT Ke-79 TNI, Transformasi Menuju Pertahanan Modern

5 Oktober 2024 - 19:53 WIB

Dirjen Bina Pemdes : Pentingnya Quintuple Helix Untuk Pembangunan Desa

3 Oktober 2024 - 18:09 WIB

Trending di News