Jelang gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Jawa Timur disodorkan tiga calon kandidat Gubernur dari kaum perempuan, yakni Khofifah Indar Parawansa, Luluk Nur Hamidah dan Tri Rismaharini. Kontestasi ini tidak hanya menyajikan kekuatan partai, melainkan juga untuk melihat peta politik yang menarik nantinya di wilayah aglomerasi-kultural yang tersebar di wilayah Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura dan Madura dimana hasil perolehan Pileg tahun 2024 elektabilitasnya masih didominasi oleh PKB.
Terlepas dari hal tersebut, pertarungan kali ini merupakan angin segar bagi demokrasi di Indonesia dan kaum perempuan secara khusus. Sebab sebelumnya perempuan seringkali tidak memiliki akses dan peluang yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan publik dan politik dikarenakan adanya hambatan-hambatan struktural, kultural, dan anggapan lainnya yang masih bias gender. Hal itulah yang diyakini sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan partisipasi politik perempuan. Namun perkembangan terkini menunjukkan bahwa perempuan semakin diakui sebagai pemimpin potensial di level pemerintahan daerah.
Konstelasi Pilkada Jawa Timur 2024 menunjukkan tanda-tanda dekonstruksi terhadap dominasi maskulinitas dalam politik. Pencalonan tiga perempuan dalam Pilkada Jawa Timur menandakan perubahan paradigma serta merombak struktur tradisional politik yang umumnya didominasi laki-laki. Dalam konteks ini, kehadiran calon perempuan menantang asumsi bahwa kepemimpinan politik adalah domain laki-laki.
Hal ini semakin membuka ruang untuk mempertanyakan dan merekonstruksi makna kepemimpinan, kekuasaan, dan representasi gender dalam politik. Dengan demikian, kehadiran perempuan dapat dilihat sebagai langkah dekonstruktif terhadap norma-norma patriarkal. Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan sebagai kandidat utama menantang norma-norma tradisional mengenai kepemimpinan dan maskulinitas.
Kehadiran para calon perempuan ini tidak hanya sebatas representasi soal angka, tetapi juga soal hierarki sosial dan politik maskulin yang syarat akan kekuasaan, kontrol dan otoritas. Sehingga apresiasi layak diberikan kepada para partai pengusung dari ketiga figure kandidat tersebut. Kehadiran kandidat perempuan dalam kontestasi Pilkada serentak kali ini, khususnya Jawa Timur, merupakan bentuk pendidikan dan upaya mematangkan demokrasi di Indonesia.
Politik yang dalam kesejarahannya dianggap sebagai domain laki-laki, perlahan mulai dibongkar dan disusun kembali dengan memperkenalkan wajah baru yang mengedepankan empati, kolaborasi lebih inklusif. Dan ini menandakan babak baru dalam redefinisi peran-peran gender dan mendorong partisipasi yang lebih adil dalam proses politik.
Hadirnya calon pemimpin perempuan di Jawa Timur hendaknya mampu merubah wajah maskulinitas politik yang selama ini melekat pada politik Indonesia, dan pada praktiknya dapat memperkuat suara perempuan dalam kebijakan publik dan mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam politik, utamanya dapat memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender dan keadilan sosial secara lebih efektif. Semoga.
*Penulis: Ikhrotul Fitriyah, Master Program Studi Kajian Wanita Universitas Brawijaya dan peneliti di Renaissance Political Research and Studies (RePORT)
