Menu

Mode Gelap
Saud El-Hujjaj : Lima Hal untuk Melihat Konflik di Timur Tengah Komunikasi UMM Latih SMA Muhammadiyah 1 Denpasar Membuat Video Pendek Kuliah Tamu Prodi Sosiologi: Persiapan Indonesia Menuju Negara Industri Sinergisitas AUM Tingkatkan Kualitas Pendidikan Muhammadiyah SMA Muga Parengan Hidupkan HW Melalui LKP

Headlines · 24 Jul 2020 15:04 WIB ·

Direktur KJI Sebut Mendikbud Tidak Punya Arah Perbaikan Pendidikan


					Dr. Sholikh Al-Lamongani, M.Fil.I - (Dok. Pribadi/PIJARNews.ID). Perbesar

Dr. Sholikh Al-Lamongani, M.Fil.I - (Dok. Pribadi/PIJARNews.ID).

PIJARNews.ID – Direktur Kedai Jambu Institute (KJI) Indonesia, Dr. Sholikhul Huda menilai kebijakan dan konsep pendidikan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, bahkan terkesan tidak jelas arahnya.

Pilgub Jatim 2024

“Saya lihat Pak Menteri Nadiem sejak dilantik sampai sekarang landai-landai saja. Belum menunjukkan prestasi yang wow“, ujar Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jum’at (25/7/2020).

Lebih lanjut, konsepsi “merdeka belajar” yang diwacanakan Pak Menteri sebagai metodologi pendidikan juga belum sepenuhnya difahami dan dimengerti masyarakat bawah. “Merdeka seperti apa yang dimaksud?”, tanya pria kelahiran Lamongan tersebut.

Cak Sholikh sapaan akrab Sholikhul Huda, berkomentar setelah melihat mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Lembaga Ma’arif dan Organisasi lain di bidang pendidikan dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang menjadi konfirmasi faktual, bahwa Mendikbud belum menguasai sepenuhnya tata kelola pendidikan, termasuk dari aspek kesejarahan.

Dalam konteks mencerdaskan kehidupan kebangsaan dua ormas (Muhammadiyah-Nu) ini telah terlebih dahulu hadir membangun pendidikan daripada organisasi yang baru bermunculan, bahkan secara usia Ormas itu lebih tua dari usia negara Indonesia. Artinya, sambung Sholikh, Pak Menteri tidak faham akan kesejarahan bangsa ini. Dengan begitu, keluarnya LP Ma’arif dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah sudah tepat.

Dari sini, Cak Sholikh juga meminta agar DPR dan Presiden dapat mengevaluasi program POP tersebut, bahkan evaluasi terhadap kinerja Mendikbud yang terkesan kurang cakap dan tanggap mengelola pendidikan di Indonesia.

Sholikh mengakhiri, seharusnya di masa pandemi Mendikbud agar lebih fokus dan prihatin akan nasib para murid dan wali murid yang terdampak Covid-19.

“Anggaran puluhan miliar untuk program POP yang belum begitu mendesak lebih baik diarahkan untuk membantu mereka yang terdampak Covid-19. Artinya lebih baik fokus menata sistem pendidikan di era pandemi ini, yang sebagian besar membuat guru, murid dan orang tua murid masih tergagap-gagap menghadapinya”, pungkasnya.

Reporter: Djumadi Editor: Ahmad 

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Dirjen Bina Pemdes : Pentingnya Quintuple Helix Untuk Pembangunan Desa

3 Oktober 2024 - 18:09 WIB

KPPN Kudus Telah Menyalurkan 84,22% Dana Desa Sejak Januari Hingga September 2024

2 Oktober 2024 - 20:35 WIB

Masuki Musim Hujan, BPBD Trenggalek Pastikan Distribusi Air Bersih Tetap Dilanjutkan

2 Oktober 2024 - 20:18 WIB

Dampak Kekeringan Di Kabupaten Pasuruan Meluas, BPBD Segera Droping Air Bersih

1 Oktober 2024 - 20:01 WIB

Mendes PDTT: Desa Wisata Itu Tidak Hanya Indah, Tetapi Juga Memberikan Rasa Nyaman

29 September 2024 - 21:11 WIB

9 Desa Di Kabupaten Malang Alami Kekeringan

27 September 2024 - 20:48 WIB

Trending di News