Menu

Mode Gelap
Saud El-Hujjaj : Lima Hal untuk Melihat Konflik di Timur Tengah Komunikasi UMM Latih SMA Muhammadiyah 1 Denpasar Membuat Video Pendek Kuliah Tamu Prodi Sosiologi: Persiapan Indonesia Menuju Negara Industri Sinergisitas AUM Tingkatkan Kualitas Pendidikan Muhammadiyah SMA Muga Parengan Hidupkan HW Melalui LKP

Opini · 13 Agu 2020 09:16 WIB ·

Konsep Keluarga Miskin Ala Menteri PMK dan Jalan Pintas Pemerataan Ekonomi


					Gambar Ilustrasi - (Rik/PIJARNews.ID). Perbesar

Gambar Ilustrasi - (Rik/PIJARNews.ID).

PIJARNews.ID – Kemiskinan masih menjadi problem akut di Indonesia. Kendati pemerintah  telah menggelontorkan dana triliunan rupiah melalui APBN maupun APBD provinsi serta Kabutapen/Kota. Toh, persoalan itu tetap menghantui sendi-sendi kehidupan masyarakat negeri ini.

Hingga akhir Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang miskin meningkat menjadi 26,42 juta jiwa. Jumlah tersebut melonjak 1,28 juta jiwa dari 5,14 juta jiwa pada periode yang sama tahun 2019.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendy mengatakan, sumber kenaikan jumlah kemiskinan di Indonesia dari keluarga orang miskin itu sendiri.

“Sesama keluarga miskin besanan kemudian lahirlah keluarga miskin baru,” ucap Muhadjir dalam sebuah webinar. Menurutnya, pertalian hubungan keluarga melalui pernikahan menjadi penyebab semakin maraknya kemiskinan di Indonesia jika sesama keluarga miskin berbesan.

Sebelumnya, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengusulkan adanya fatwa dari lembaga keagamaan. Fatwa tersebut, urainya, mengatur anak keluaga kaya menikahi anak keluarga miskin, sehinggga mata rantai kemiskinan bisa teratasi.

Pernyataan tersebut dinilai kebablasan. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menyatakan, pemerintah tidak seharusnya mengurusi hal tersebut. Di samping itu, kata dia, pemerintah tidak bisa mengatur dengan siapa seseorang harus menikah demi menekan kemiskinan di dalam negeri.

Kemiskinan adalah Dampak Sistematis

Kemiskinan tidak serta merta disebabkan oleh pernikahan sesama keluarga miskin. Tidak pula karena malas berusaha. Kemiskinan merupakan dampak permasalahan mendasar di Indonesia.

Salah satunya sektor pendidikan. Masih banyak anak-anak negeri yang belum menikmati pendidikan karena persoalan biaya. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia rendah dan pada gilirannya pekerjaaan pun susah didapat. Ini menjadi bukti jika pendidikan masih menjadi problem serius.

“Pendidikan gawe masa depan,” salah satu lirik soundtrack dalam film garapan youtuber Bayu Skak yang mendapat dukungan langsung dari Muhadjir Efendy selaku Menteri Pendidikan kala itu. Nyatanya, dukungan yang ia berikan pada periode lalu tidak menjadi perwujudan yang nyata pada pemerataan pendidikan dan kemudahan aksesnya untuk masyarakat miskin.

Begitu halnya dengan sektor pertanian yang menjadi ”surganya” pangan di kawasan Asia. yang terjadi malah sebaliknya. Petani menderita. Jumlah petani buruh meningkat, lahan garapan menyempit lantaran beralih fungsi dan konflik agraria yang tak kunjung usai. Disinilah sumbetr-sumber ”keluarga miskin baru.”

Sebagai negara maritim, perairan laiut yang dimiliki Indonesia seharusnya memberikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pantai. Tetapi kemiskinan membelenggu mereka lataran regulasi yang tak berpihak padanya.

Nelayan yang semula mendapatkan penghasilan dari mencari ikan di sepanjang pantai hingga ke dasar laut mendapati perairan dimana mereka biasa menangkap ikan digantikan oleh properti komersil. Hotel, apartemen, dan wahana wisata mewah yang hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas ekonomi menengah keatas. Di sini, lahir pula “keluarga miskin”.

Pemberantasan Kemiskinan Secara Kompleks

Beberapa gambaran diatas adalah sebagian kecil faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di indonesia. Belum lagi problematika di sektor lain seperti halnya ketenagakerjaan, dimana masih banyak buruh yang belum mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan kerja keras mereka, tidak sebatas gaji yang sesuai dengan standar minimum masing-masing daerah.

Melihat sebuah permasalahan sosial Indonesia layaknya kemiskinan, kita harus melihat lebih luas faktor-faktor permasalahan yang ada. Bagaimana tidak sebatas masalah permukaan yang bermuara pada menyalahkan masyarakat kecil dengan berbagai alasan.

Untuk memutus rantai kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks, maka perjuangan memberantas kemiskinan hal yang kompleks pula. Bukan persoalan pernikahan sesama keluarga miskin.

Bagaimana pemerataan pendidikan dengan kualitas yang setara dan kesejahteraan guru yang terjamin, reforma agraria yang sejati, dan perlindungan terhadap sumberdaya alam darat dan laut yang menjadi mata pencaharian masyarakat adalah langkah-langkah yang selayaknya ditempuh untuk memberantas kemiskinan.

Editor: Sultan Al Farisy

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Asistensi Mengajar-Kampus Merdeka, jembatan menuju Guru Profesional

15 September 2024 - 19:20 WIB

Dekonstruksi Maskulinitas Politik Jawa Timur

29 Agustus 2024 - 21:28 WIB

Kepada UMPO : Harapan itu Sampai Pada Kenyataan atau Hanya Harap

2 Juni 2024 - 08:51 WIB

Bangkitkan Pendidikan, Merdeka dalam Belajar

1 Mei 2024 - 19:21 WIB

PEMILU 2024 : ANTARA POLITIK DAN ETIK

16 Maret 2024 - 22:18 WIB

Pilpres 2024, Bukti Kedewasaan Demokrasi

15 Maret 2024 - 20:14 WIB

Trending di Kolom