SURABAYA, PIJARNews.ID – Pengamat politik Muhammadiyah, Dr. Sholikhul Huda berharap agar sikap politik Muhammadiyah tetap netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya Jawa Timur yang akan diselenggarakan di 19 Kabupaten atau Kota. Muhammadiyah harus memegang konsep high politik atau politik adiluhung, bukan low politik atau politik dukung mendukung.
“Muhammadiyah bukanlah organisasi politik praktis yang bergerak dalam gerakan dukung mendukung setiap paslon”, katanya dalam keterangan tertulis kepada PIJARNews.ID, Kamis (2/7/2020).
Menurutnya, hal yang dapat dibenarkan adalah bahwa pilihan politik warga Muhammadiyah diserahkan kepada pribadi-pribadi yang memiliki kedekatan emosional dengan pasangan calon kepala daerah, tanpa harus membawa bendera atau nama Muhammadiyah dalam kampanye politik.
“Sesuai dengan khittah Denpasar 2002 yang menyebutkan, bahwa Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da’wah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa”, tandas Gus Sholikh, sapaan akrabnya yang juga sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Muhammadiyah, lanjut Sholik, secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.
Direktur Kedai Jambu Institute Riset dan Survei itu, juga mengingatkan dalam suasana pandemi covid-19 warga Muhammadiyah setidaknya memperhatikan protokoler kesehatan. Selain itu, menjadi pelopor keadaban dan kesantunan politik dengan tidak terjebak pada dukung mendukung para pasangan calon dengan mengatasnamakan Muhammadiyah.
“Agar tetap terjaga suasana kondusif dan aman dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid”, imbuhnya.
Editor: Agiel LP
