SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Jawa Timur mengintensifkan gerakan konsolidasi organisasi melalui kunjungan audiensi resmi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan ini digelar sebagai langkah strategis dalam memperkenalkan struktur kepengurusan sekaligus memaparkan perkembangan pembentukan jaringan partai di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Ketua DPW Partai Gema Bangsa Jawa Timur, H. Jamal Abdullah Al Katiri, mengungkapkan bahwa sebanyak 16 orang pengurus harian DPW turut serta secara langsung dalam rombongan audiensi guna menemui jajaran komisioner KPU Jatim.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran pengurus Partai Gema Bangsa. Ini adalah partai pertama yang melakukan silaturahmi dengan KPU Jatim,” ujarnya.
Berbekal hasil silaturahmi di tingkat provinsi, Jamal Abdullah menginstruksikan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gema Bangsa di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk segera membangun komunikasi proaktif serupa di wilayah masing-masing.
“Kami harapkan kepada semua pengurus DPD di semua Kabupaten untuk melakukan audiensi dengan KPU, sekaligus menyampaikan progress pembentukan kepengurusan di masing-masing Kabupaten kepada KPU setempat,” tegasnya.
Kedatangan jajaran pengurus partai politik tersebut mendapat sambutan hangat dari pihak penyelenggara pemilu. Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaifi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif komunikasi kelembagaan yang dibangun oleh DPW Partai Gema Bangsa Jatim.
“Kami memperkenalkan Pengurus DPW Partai Gema Bangsa Jawa Timur sekaligus menyampaikan perkembangan terkini kepengurusan Partai Gema Bangsa di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” katanya usai pertemuan.
Langkah audiensi maraton ini diproyeksikan menjadi pondasi krusial bagi Partai Gema Bangsa Jawa Timur dalam membangun kesiapan administrasi serta tata kelola kelembagaan sejak dini.
Sinergi awal bersama penyelenggara pemilu di tingkat daerah diharapkan mampu memperlancar arus komunikasi, pemenuhan validasi berkas administratif, hingga pemetaan kesiapan struktur partai hingga tingkat basis dalam menghadapi dinamika kontestasi politik mendatang.
