GRESIK, PIJARNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik menggelar forum Review Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Gresik di Kantor KPU setempat, Kamis (19/11/2026). Agenda evaluasi tersebut dihadirkan sebagai ruang dialog lintas pemangku kepentingan guna memetakan dinamika demografi serta memperkuat kualitas keterwakilan politik menjelang perhelatan Pemilu 2029.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), DPRD, pimpinan partai politik, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Turut hadir sebagai narasumber utama Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Drs. Nur Faqih.
Ketua KPU Kabupaten Gresik, Ahmad Taufik, menegaskan bahwa forum evaluasi ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dalam menyongsong tahapan pemilu mendatang. Ia meluruskan bahwa kegiatan tersebut belum masuk pada tahap pengambilan keputusan untuk merombak peta dapil, melainkan wadah penjaringan aspirasi yang nantinya akan dikaji dan diusulkan secara berjenjang sesuai ketentuan regulasi.
“Ini bukan semata-mata sudah memulai untuk merubah, menambah ataupun mengurangi dapil untuk pemilu 2029 yang akan datang. Kami hanya menerima dan mengusulkan kepada KPU. KPU yang menetapkan,” jelasnya.
Selain membedah rancangan dapil, ia menyoroti urgensi sinergi antarinstansi dalam menjaga validitas data kependudukan yang menjadi fondasi penghitungan alokasi kursi. Menurutnya, dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Bakesbangpol, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sangat menentukan akurasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
“KPU tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Kita kolaborasi, kolaborasi semua lembaga dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Drs. Nur Faqih memaparkan bahwa penataan dapil wajib berpijak pada prinsip-prinsip dasar kepemiluan, meliputi kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kesinambungan, serta keselarasan dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat.
Ia mengajak seluruh peserta mencermati laju perkembangan wilayah Kabupaten Gresik, khususnya di kawasan utara dan selatan yang mengalami pertumbuhan penduduk serta ekspansi kawasan industri yang pesat. Kendati dinamika wilayah terus bergerak, ia mengapresiasi tata kelola penyelenggara pemilu yang dinilainya semakin terstruktur dari waktu ke waktu.
“Saya senang sekarang KPU itu secara gradual sudah melakukan perbaikan-perbaikan sistem dalam penetapan, penyusunan, dan alokasi kursi dapil,” tuturnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan mengemukanya berbagai catatan kritis dari perwakilan partai politik dan Bawaslu Kabupaten Gresik. Sejumlah isu krusial menjadi sorotan utama, mulai dari pentingnya menjaga kesinambungan dapil, jaminan keterwakilan geografis bagi masyarakat wilayah kepulauan Bawean, hingga penyesuaian terhadap pertumbuhan kawasan utara dan selatan Gresik.
Seluruh masukan konstruktif tersebut dihimpun KPU Kabupaten Gresik sebagai bahan kajian komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan demi mewujudkan demokrasi lokal yang proporsional, transparan, dan berintegritas.








