BATU, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menyatakan penolakan terhadap rencana eksplorasi energi panas bumi atau geothermal di kawasan Songgoriti dan Sumberbrantas. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan, terutama keberadaan sumber mata air dan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.
Wali Kota Batu Nurochman bersama Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nurhidayat menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan harus tetap mempertimbangkan kondisi ekologis dan keselamatan masyarakat. Menurut pemerintah daerah, kepentingan pembangunan energi tidak boleh mengesampingkan keberlangsungan ruang hidup warga.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Kota Batu dikenal memiliki ratusan sumber mata air yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Aktivitas eksplorasi panas bumi dikhawatirkan berpotensi memengaruhi kondisi sumber air, kawasan resapan, hingga lingkungan di wilayah hulu DAS Brantas.
Persoalan ini juga mendapat perhatian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur. Organisasi lingkungan tersebut menyoroti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti yang memiliki cakupan sekitar 20.340 hektare dan meliputi wilayah Kota Batu, Kabupaten Malang, serta Kabupaten Blitar.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Batu tengah menyiapkan langkah administratif dan teknis untuk menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat. Salah satunya dengan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna menyampaikan penolakan sekaligus meminta kejelasan status rencana pengembangan geothermal tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyusun kajian lintas sektor yang mencakup potensi dampak eksplorasi terhadap sumber mata air, tata ruang, kawasan lindung, serta sektor pariwisata. Kajian hukum dan teknis turut dipersiapkan sebagai landasan dalam proses koordinasi dengan pemerintah pusat.
Sebelumnya, rencana pengembangan WKP Songgoriti sempat gagal dilelang pada 2025 karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Namun, dokumen Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) masih mencantumkan rencana lelang ulang dengan potensi kapasitas pembangkit sebesar 40 megawatt dan target operasional pada 2032.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Batu mengambil sikap sejak dini agar rencana pengembangan panas bumi tidak berjalan tanpa mempertimbangkan karakteristik lingkungan setempat.
Bagi Kota Batu, keberadaan sumber mata air dan kelestarian kawasan hulu memiliki peran strategis, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga menopang pertanian, pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah sekitarnya.
Penolakan terhadap rencana geothermal Songgoriti pun menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Pemkot Batu berharap keberlanjutan sumber daya alam dan keselamatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap rencana pengembangan energi di wilayahnya.








