PSIB UMM dan Prodi Hubungan Internasional UMM Selenggarakan Roundtable Discussion

Roundtable Discussion bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace” pada Senin (9/2/2026) di Laboratorium HI UMM.

MALANG, PIJARNEWS.ID – Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bekerja sama dengan Program Studi Hubungan Internasional (HI) UMM selenggarakan Roundtable Discussion bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace” pada Senin (9/2/2026) di Laboratorium HI UMM.

Kegiatan ini merupakan komitmen UMM dalam mendorong diskursus akademik yang relevan dengan dinamika global. Adapun yang menjadi narasumber adalah pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen Prodi HI UMM Dion Maulana Prasetyo, Ph.D, dan pakar dunia Islam yang juga Kepala PSIB dan dosen Prodi HI UMM Prof. Gonda Yumitro, Ph.D,.

banner 350x525

Fokus utama diskusi ini adalah bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harus merespons inisiatif damai yang digagas Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026 lalu.

Dalam sesi pemaparan, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menjelaskan bahwa Indonesia memiliki leverage atau daya tawar yang unik. Namun, ia mengingatkan agar langkah diplomasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memecah belah solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, namun juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” paparnya.

Ia juga menjabarkan bahwa syarat mutlak yang harus diajukan Indonesia adalah jaminan bahwa BoP bersifat komplementer atau melengkapi dan bukan substitutif atau menggantikan mekanisme PBB yang sudah ada.

“Kita harus menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Dukungan penuh Indonesia hanya boleh diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tambahnya.

Begitupun Dion Maulana Prasetya, Ph.D., yang menegaskan bahwa prinsip “Bebas Aktif” tidak berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan.

“Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang seringkali absen dalam forum elite global. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri untuk menjaga integritas moralnya,” jelasnya.

Diakhir, Sekretaris PSIB UMM Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP menekankan bahwa giat ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman berbagai pihak lebih khusus mahasiswa dan aktivis di lingkup UMM.

“Kami mengundang Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (Ortom) dan Lembaga intra di lingkup UMM untuk memberikan pemahan sekaligus memberi pantikan terhadap mereka terkait isu-isu politik luar negeri serta keterlibatan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina,” tutupnnya.

banner 350x525
https://pijarnews.id/wp-content/uploads/2025/02/E-Flyer-IG-Story_Penetapan-rev5.png