MAKASSAR, PIJARNEWS.ID – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menekankan urgensi perlindungan serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan anak agar diinisiasi langsung dari tingkat desa. Upaya strategis ini, menurutnya, harus dirumuskan secara matang melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kita berharap perlindungan perempuan, anak terpadu itu harus mulai dari desa. Inilah yang kita kejar ke Musrenbang, bagaimana program-program kementerian dari Musrenbang itu benar-benar berprespektif perempuan,” ujarnya saat kunjungan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (27/3/2026).
Ia menyoroti bahwa layanan terpadu untuk anak-anak Indonesia tidak semestinya hanya dibebankan pada Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) PPA di tingkat kabupaten atau kota. Kehadiran perlindungan proaktif di akar rumput dinilai sangat krusial sebagai langkah pencegahan.
“Nanti ketika sudah terjadi kasus, baru lari (ke UPTD PPA), ini susah. Mestinya, bagaimana kepala desa itu punya perspektif bahwa keluarga, perempuan, itu harus diikutsertakan sebagai subjek,” tuturnya sebagaimana dikutip Antara.
Mengingat fenomena saat ini di mana banyak perempuan mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga, pendataan yang akurat melalui Musrenbang menjadi sangat vital. Perencanaan yang berbasis data ini ditargetkan mampu mendongkrak taraf ekonomi perempuan sekaligus menekan angka stunting.
“Makanya, kita sebenarnya KemenPPPA pengen berkolaborasi melalui kebun pangan lokal perempuan komunitas, dijahit dengan program swasembada pangan program Pak Presiden,” katanya.
Konsep kolaborasi ini akan mengintegrasikan kebun komunitas dengan sektor peternakan ayam dalam skala lokal. Pendekatan yang digunakan adalah permakultur, yakni sebuah sistem perancangan pertanian yang selaras dengan pola dan ekosistem alam sekitar.
“Jadi, tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, tapi dari tanah yang ada itu bisa kita menumbuhkan sayur-sayur lokal, dan tentunya, kenapa harus ada hewan, ikan, segala macam itu, karena kita kembalikan ekosistem supaya zero waste,” ujarnya.
Nantinya, sisa pakan ternak dan sirkulasi air dari kolam ikan akan dimanfaatkan kembali menjadi pupuk penyubur tanaman. Lahan ini tidak sekadar berfungsi sebagai kebun pangan, tetapi juga diproyeksikan menjadi platform edukasi parenting bagi keluarga setempat.
“Kita harus mulai dari hulu untuk menyadarkan masyarakat makanan bergizi seperti apa. Jangan tukar ikan dengan makanan instan, jangan hanya anak hanya dikasih makan kenyang saja, padahal punya potensi ikan dan punya potensi-potensi tanaman yang lain,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa rentetan kasus kekerasan—mulai dari orang tua yang melukai anak hingga kasus penjualan anak—akar masalahnya bermuara pada himpitan ekonomi. Beban kemiskinan, percekcokan rumah tangga, dan minimnya akses pendidikan adalah faktor-faktor struktural yang memicu hancurnya benteng perlindungan anak di dalam keluarga.
Respon (1)
Komentar ditutup.