SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengimbau seluruh bupati dan wali kota di provinsi Jawa Timur untuk bersiaga menghadapi imbas dari dinamika ekonomi global. Fokus utama dari kewaspadaan ini mencakup ancaman inflasi, kelancaran rantai distribusi energi, hingga upaya ekstra dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Hal itu ia sampaikan selepas menghadiri agenda diskusi publik bertajuk “Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah Bersama Ibu Gubernur Jawa Timur dengan Bupati/Wali Kota” yang digelar di Surabaya pada hari Rabu (25/3/2026).
“Ibu Gubernur melihat berkumpulnya bupati/wali kota di momen halal bihalal harus jadi kesempatan untuk kita produktif mengantisipasi kondisi global,” katanya.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa ketegangan yang terjadi di panggung dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah memengaruhi arus logistik dan mendongkrak biaya produksi. Efek berantai ini perlahan mulai mencekik para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
“UMKM mulai mengeluhkan kenaikan harga plastik, bahan lainnya, pemerintah pusat berusaha menahan gejolak harga tetapi tentu kita harus juga antisipatif,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara.
Meski demikian, ia membawa kabar yang cukup melegakan. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan pemerintah pusat melalui kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia (BI), dan Bappenas, Jawa Timur diprediksi memiliki resiliensi yang lebih baik.
“Secara keseluruhan kita bersyukur simulasi Bappenas mengatakan bahwa dampak di Jawa Timur relatif tidak seberat simulasi di daerah lain,” paparnya.
Ia juga mengingatkan agar rentetan prestasi ekonomi Jawa Timur yang sukses melampaui angka nasional—termasuk surplus perdagangan internasional—tidak lantas membuat pemerintah daerah lengah.
“Tahun lalu kita sudah mencatatkan pertumbuhan di atas nasional salah satunya ekspor kita tumbuh 16 persen lebih dan kemudian impor kita turun 2,75 persen,” ujarnya.
Apalagi, kelesuan perdagangan dunia diyakini akan tetap membawa pengaruh mengingat besarnya porsi ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah Jatim.
Dalam arahannya, ia juga mewanti-wanti para kepala daerah agar segera melakukan langkah preventif guna mencegah aksi spekulan, praktik penimbunan, serta fenomena panic buying di tengah warga. Untuk itu, kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus segera dipacu.
“Tadi, instruksi yang diteruskan memang kita harus memastikan beberapa perangkat yang sudah tersedia selama ini seperti TPID untuk penggunaan inflasi itu harus lebih gercep (gerak cepat) lagi nih,” ujarnya.
Respon (1)
Komentar ditutup.