LAMONGAN, PIJARNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bakal menjadi penopang utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya diminta Presiden untuk memastikan program prioritas berjalan dengan baik di Jawa Timur. Dimana terkait soal pangan, mulai sawah, irigasi, hingga persediaan beras, telur, dan bahan pokok lainnya, apalagi menjelang puasa dan Lebaran. Tidak boleh ada kenaikan harga,” ungkapnya saat meninjau KDKMP di Desa Doyomulyo, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima dan pada tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 82,9 juta penerima. Untuk itu, keberhasilan MBG harus ditopang rantai pasok pangan yang kuat hingga tingkat desa.
“MBG akan terkoneksi dengan KDKMP. Koperasi desa ini nantinya menyerap hasil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pertanian, dan perikanan, sekaligus menyuplai kebutuhan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) seperti beras, telur, dan produk UMKM,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara
Adapun terkait harga, ia mengungkapkan bahwa kedepan akan ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya harga gabah Rp6.500 per kilogram, KDKMP tidak boleh membeli di bawah harga itu. Termasuk untuk sektor perikanan yang nantinya juga akan disiapkan dukungan transportasi dan cold storage.
Ia juga mengapresiasi progres percepatan pembangunan KDKMP di Lamongan yang sangat baik dan terbanyak di Jawa Timur. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi keterlibatan TNI, khususnya Babinsa, dalam mendampingi pembangunan koperasi desa tersebut.
Sementara itu, Komandan Kodim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo menyampaikan pembangunan KDKMP di Kabupaten Lamongan telah mencapai 301 titik, dengan sekitar 20 titik di antaranya sudah rampung 100 persen pada akhir Januari 2026
“Kendala utama adalah pengurukan lahan karena banyak lokasi berada di sawah dan tambak, namun bisa diatasi melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan,” ujarnya
