SEMARANG, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan bahwa siap menyalurkan bantuan keuangan desa sebanyak Rp1,2 triliun pada tahun 2025 yang rencananya akan dialokasikan untuk 8.593 titik.
Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Selasa (8/4/2025) bahwa pihaknya menggandeng aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) sebagai upaya mengantisipasi penyimpangan penggunaan dana desa.
“Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Ia juga akan membentuk pos aduan di masing-masing kabupaten untuk mengantisipasi agar tidak terjadi aduan-aduan liar yang sifatnya menyesatkan.
Dengan begitu, ia berharap APIP maupun APH bisa maksimal mengawal pemerintah desa dalam menggunakan dana desa. Menurutnya, bantuan keuangan yang dialokasikan untuk pemerintah desa di Jateng tersebut akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
Mulai dari infrastruktur penopang swasembada pangan, baik tersier maupun sekunder, jalan desa yang menghubungkan sabuk-sabuk perekonomian desa, dan lainnya.
“Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara.
Meski demikian, ia mengingatkan kepada kepala desa dan perangkat desa agar mengelola dana tersebut dengan baik. Aparat desa dilarang untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan, karena dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harus di-‘manage’ (kelola) dengan baik. Prinsipnya desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah,” tegasnya.
