YOGYAKARTA, PIJARNEWS.ID – Dalam rangka memperingati Hari Difabel Internasional (HDI), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan Forum Inklusi Nasional pada Sabtu (23/12/2023) kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lantai Dasar Gedoeng Moehammadijah Jl. KH. Ahmad Dahlan No 103, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta.
Dengan memgambil tema “Pendidikan Politik Kelompok Marginal: Demokrasi Untuk Semua”, kegiatan ini dihadiri kelompok difabel, petani, dan UMKM dampingan MPM PP Muhammadiyah. Menurut Wakil Ketua IV MPM PP Muhammadiyah Prof. Ir. Sarjito, MT., PhD, bahwasanya orientasi dari pelaksanaan pemberdayaan itu sebagai manifestasi untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Adapun sebagai pemateri kegiatan ini ada Betty Epsilon Idroos Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Ane Permatasari dari Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas UMY, serta Kuni Fatonah Ketua KSP Bank Difabel Ngaglik, Sleman.
Dalam pemaparannya yang mengusung judul “Pemahaman dan Pengalaman Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas”, Kuni menekankan pentingnya partisipasi semua kelompok dalam pemilu, termasuk kelompok disabilitas, untuk mencapai demokrasi yang inklusif. Kuni menyoroti bahwa sejauh ini masih belum didapatkan data akurat tentang pemilih difabel. “Pencocokan data ini nanti bisa menyelenggarakan Pemilu secara inklusif, sehingga Pemilu bisa diselenggarakan lebih baik,” ujarnya.
Begitupun Ane Permatasari yang memaparkan pentingnya memastikan hak-hak disabilitas terpenuhi secara menyeluruh dalam konteks pemilihan umum. Betty Epsilon Idroos juga menjelaskan upaya KPU dalam memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses pemilu, dan bagaimana sistem dapat menjadi lebih aksesibel bagi mereka.
Di sisi lain, Anggota Bidang Komunitas Khusus dan 3T MPM PP Muhammadiyah Muhammad Misbah, ST menambahkan bahwa acara ini memiliki empat tujuan utama. Pertama, meningkatkan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi bagi komunitas difabel dan kelompok rentan. Kedua, memberikan edukasi dan sosialisasi pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan tentang sistem pelaksanaan Pemilu 2024.
Kemudian, tujuan yang ketiga, mengetahui persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Dan keempat, memahami cara melakukan monitoring terhadap kemungkinan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024. (zhr/crs/msqn)
