MALANG, PIJARNEWS.ID – Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Purwanto Joko Irianto menyatakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian ikhtiar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan rakyat.
“Konsentrasi Presiden supaya (kesejahteraan) masyarakat lebih baik lagi. Intinya Presiden berusaha menumbuhkan perekonomian dari bawah,” katanya saat “Monitoring Lapangan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Rencana Aksi Monev” yang diselenggarakan di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Senin (26/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan maupun kelurahan, dengan menyesuaikan pada potensi di masing-masing wilayah.
“Koperasi ini memang dititikberatkan ke sektor produksi, misalnya di desa untuk petani dan peternak,” ujarnya.
Ia menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menopang rantai pasok bahan pangan untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Misalnya, di wilayah perkotaan untuk melaksanakan MBG kan membutuhkan bahan pangan dan itu bisa dikerjasamakan untuk pengadaan bahan baku. Jadi, bahan yang tidak ada di kota bisa diambil dari wilayah desa di kabupaten,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan semua Koperasi Merah Putih di 57 kelurahan se-Kota Malang diupayakan sudah berbadan hukum, pada awal Juni 2025. “Kami berusaha agar pada 5 Juni semuanya sudah selesai, targetnya maksimal di tanggal itu,” katanya.
Pemerintah Kota Malang optimis pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan bisa tuntas tak lebih dari tenggat waktu yang telah ditetapkan. “Karena musyawarah kelurahan khusus dihadiri oleh notaris, berkasnya langsung dilampirkan untuk diajukan sebagai syarat legalitas pendirian koperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sudah berancang-ancang menyusun pelaksanaan pelatihan bagi seluruh calon pengurus Koperasi Merah Putih. Pelatihan itu untuk mengoptimalkan tugas operasional program dari pemerintah pusat tersebut, termasuk menyoal mitigasi resiko di Koperasi Merah Putih.
“Pelatihan sumber daya manusianya melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan setelah pengurusnya dan legalitas terbentuk,” tuturnya.
