PONOROGO, PIJARNEWS.ID – Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM Jawa Timur menggelar kegiatan Meeting Bareng dan Ngopi Bareng bersama JATAM MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kluster Barat Selatan, pada Minggu (27/9/2026) di Joglo Klengkeng, Ponorogo.
Kegiatan yang menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan sinergi program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari unsur JATAM dan MPM PDM wilayah Kluster Barat Selatan. Wilayah tersebut meliputi Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Nganjuk.
Hadir sebagai narasumber Ketua Lazismu Jawa Timur, Prof. Dr. Sigit Hermawan, Guru Besar Ilmu Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sekretaris MPM PWM Jawa Timur, Abdus Salam, serta Ketua JATAM PWM Jawa Timur, Annas Sholikin.
Dalam sambutannga, Ketua PDM Ponorogo, Drs. Syafrudin, M.A., menyambut baik penyelenggaraan pertemuan JATAM Muhammadiyah Kluster Barat Selatan. Ia menilai, kehadiran JATAM merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan dakwah Muhammadiyah agar semakin dekat dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, dakwah Muhammadiyah tidak semestinya hanya dipahami melalui kiprah di sektor pendidikan, kesehatan, dan panti asuhan. Lebih dari itu, dakwah juga perlu dikembangkan melalui pemberdayaan ekonomi dan pengorganisasian komunitas, termasuk komunitas petani.
“Berdakwah di Muhammadiyah tidak sekadar melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan panti asuhan. Melalui JATAM, dakwah Muhammadiyah semakin luwes dan dapat masuk ke berbagai komunitas,” ungkapnya.
Ia berharap JATAM mampu menjadi ruang bagi para petani untuk memperkuat solidaritas, mengembangkan potensi pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Sekretaris MPM PWM Jawa Timur, Abdus Salam, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda perdana JATAM Kluster Barat Selatan setelah pengukuhan pengurus JATAM PWM Jawa Timur. Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir dan menilai pertemuan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat konsolidasi gerakan pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa penguatan infrastruktur organisasi menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan gerakan MPM. Karena itu, keberadaan MPM harus diperkuat di semua tingkatan, mulai dari wilayah hingga daerah, dengan mengembangkan berbagai komunitas sesuai bidang pemberdayaannya.
“Infrastruktur organisasi MPM harus kokoh dan terbentuk di semua level. Termasuk di dalamnya JATAM, Jalamu, dan Saranmu. Infrastruktur organisasi seperti JATAM menjadi ruh dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi secara berkelanjutan untuk meraih mimpi tentang kedaulatan pangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan komunitas pemberdayaan MPM tidak hanya berorientasi pada pembentukan struktur organisasi, tetapi juga pada kemampuan membangun gerakan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
JATAM berfokus pada pemberdayaan komunitas petani, Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu) bergerak dalam penguatan komunitas nelayan, sedangkan Sahabat Migran Muhammadiyah (Saranmu) menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan pendampingan komunitas pekerja migran.
Menurutnya, ketiga komunitas tersebut merupakan bagian dari ikhtiar MPM dalam memperluas jangkauan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing kelompok.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah PDM yang belum membentuk MPM karena menganggap fungsi majelis tersebut sama dengan Majelis Ekonomi. Padahal, menurutnya, keduanya memiliki orientasi dan pendekatan gerakan yang berbeda.
“Majelis Ekonomi dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat merupakan dua mazhab gerakan yang berbeda. Keduanya memiliki ruang kontribusi masing-masing dan dapat saling melengkapi. MPM memiliki orientasi khusus pada pemberdayaan masyarakat, sehingga keberadaan MPM di tingkat daerah perlu diperkuat,” ujarnya.
Ia berharap seluruh PDM di Jawa Timur memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan MPM agar agenda pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Disisi lain, Ketua Lazismu Jawa Timur, Prof. Dr. Sigit Hermawan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Lazismu dan MPM, khususnya melalui JATAM, dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Lazismu memiliki kepentingan strategis untuk bersinergi dengan MPM karena pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan mustahik agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara bertahap.
“Lazismu tidak hanya melakukan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga memiliki kepentingan dalam pemberdayaan mustahik. Harapannya, mereka secara bertahap dapat meningkatkan kapasitas ekonomi hingga nantinya menjadi muzaki,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui program pemberdayaan yang terencana, bantuan yang disalurkan diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi dapat menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, sektor pertanian memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui kolaborasi Lazismu dan MPM. Potensi petani, sumber daya lokal, serta jejaring organisasi Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan dalam membangun program pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi Lazismu dengan MPM dan JATAM dapat bersinergi untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua JATAM PWM Jawa Timur, Annas Sholikin, menyampaikan bahwa kolaborasi antara MPM, JATAM, dan Lazismu perlu segera diwujudkan dalam program-program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung tujuan MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terutama dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang halal dan tayib.
Ia berharap JATAM tidak hanya menjadi wadah berhimpun bagi para petani Muhammadiyah, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan kolektif dalam mengembangkan potensi pertanian, memperkuat jejaring usaha, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Kolaborasi dengan Lazismu juga diharapkan mampu memperluas akses pemberdayaan, baik melalui dukungan permodalan, pengembangan kapasitas, maupun penguatan usaha produktif berbasis potensi lokal.
Dengan demikian, gerakan kedaulatan pangan Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada penguatan posisi petani, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan kemandirian ekonomi umat.
Lebih dari sekadar forum silaturahmi, kegiatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari dakwah Muhammadiyah. Dari komunitas petani, nelayan, hingga pekerja migran, gerakan pemberdayaan diharapkan menjadi jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kedaulatan pangan yang berlandaskan prinsip halal dan tayib.
