SIDOARJO, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil langkah agresif untuk menghidupkan urat nadi perekonomian di tingkat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, hingga pimpinan RT dan RW agar turut mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Dukungan semua pihak diperlukan agar KDKMP di Sidoarjo bisa tumbuh dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, serta membutuhkan langkah terobosan yang inovatif dan nyata,” kata Bupati Sidoarjo, Subandi dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Jumat (19/6/2026).
Mobilisasi keanggotaan ini secara resmi diikat melalui Surat Edaran (SE) Bupati Sidoarjo Nomor 500.3/7339/438.1.2.2/2026. Instruksi tersebut disebarluaskan kepada seluruh lapisan birokrasi, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke level pemerintahan desa, guna memastikan koperasi benar-benar menjelma sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan.
Sebagai wujud keseriusan, Pemkab Sidoarjo langsung merajut kolaborasi dengan Perum Bulog Sidoarjo dan sejumlah pabrik gula lokal untuk menginisiasi program pasar murah yang dikelola bersama KDKMP.
Program ini memiliki sasaran ganda: menjadi ajang sosialisasi eksistensi koperasi, sekaligus memastikan warga dapat menjangkau kebutuhan pokok dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Melalui ekosistem ini, roda bisnis koperasi diproyeksikan akan semakin berdenyut dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Saya dan keluarga juga akan menjadi anggota KDKMP di desa kami, karena keberadaan koperasi ini merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa setempat,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara.
Lebih lanjut, ia merancang visi KDKMP agar tidak sekadar berfungsi sebagai agen penyalur sembako. Ia menargetkan koperasi ini mampu menjadi sentra pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam implementasinya, KDKMP diarahkan untuk mendistribusikan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog, minyak goreng, dan komoditas penting lainnya dengan harga miring.
Pola distribusi yang inklusif ini diyakini akan menjaga stabilitas harga pangan lokal sekaligus memberikan margin keuntungan yang lebih baik bagi pedagang kelontong, pelaku usaha kuliner, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Mengingat masifnya dukungan regulasi dan fasilitas yang disuntikkan pemerintah, iamendesak para pengurus KDKMP untuk tidak berhenti berinovasi dalam mengelola usahanya.
Sebagai langkah penyempurnaan, seluruh kepala desa juga telah diinstruksikan untuk memberikan backup penuh, baik berupa dukungan sosialisasi rutin maupun penyiapan infrastruktur penunjang layaknya gudang dan sarana operasional lainnya.
