SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Provinsi Jawa Timur kembali mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia pada tahun 2026. Berdasarkan pemutakhiran data terbaru, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur mencapai 5.188 desa atau bertambah sebanyak 472 desa dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4.716 desa.
Kontribusi Jawa Timur tersebut setara dengan 22,16 persen dari total keseluruhan 23.409 Desa Mandiri secara nasional. Angka ini menempatkan Jawa Timur jauh di atas provinsi lainnya, disusul oleh Jawa Barat pada posisi kedua dengan 3.064 desa serta Jawa Tengah di urutan ketiga sebanyak 2.768 desa.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota, aparatur pemerintah desa, serta masyarakat yang terus bergotong royong mengoptimalkan potensi lokal di wilayah masing-masing.
“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujarnya pada Jumat (13/11/2026).
Penetapan status kemajuan desa ini tertuang resmi dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026. Dari total 7.721 desa yang tersebar di Jawa Timur, sebanyak 5.188 desa menyandang status mandiri, 2.110 desa berstatus maju, dan 423 desa berstatus berkembang.
Jumlah desa berstatus berkembang tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang masih tercatat sebanyak 566 desa. Selain itu, sepanjang rentang waktu 2021 hingga 2026, Jawa Timur konsisten mempertahankan catatan nol Desa Tertinggal dan nol Desa Sangat Tertinggal.
Capaian gemilang ini merupakan buah dari akselerasi pembangunan desa secara bertahap selama enam tahun terakhir. Jika menilik tren historisnya, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur pada 2021 tercatat baru sebanyak 697 desa, lalu meningkat menjadi 1.490 desa pada 2022, melonjak ke angka 2.800 desa pada 2023, dan menembus 4.019 desa pada 2024. Pertumbuhan berlanjut menjadi 4.716 desa pada 2025 hingga mencapai 5.188 desa pada 2026, atau meningkat lebih dari tujuh kali lipat dalam kurun enam tahun.
Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tetap memprioritaskan pendampingan pembangunan terhadap 423 desa yang masih berstatus berkembang.
“Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang, mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama. Dari situlah kita menentukan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu,” tuturnya.
Guna menopang kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggulirkan sejumlah intervensi program strategis. Salah satunya melalui Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk mengolah potensi lokal menjadi sumber penghasilan warga, meliputi pengembangan desa tematik, wisata desa,ketahanan pangan, hingga usaha ekonomi kreatif.
Sepanjang 2021–2026, program ini telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan total dukungan anggaran Rp58,8 miliar, termasuk alokasi khusus sebesar Rp5 miliar untuk 50 desa pada tahun 2026.
Di sisi penguatan ekonomi keluarga, Pemprov Jatim mengoptimalkan Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) melalui pemberian stimulan modal usaha dan pendampingan bagi perempuan perdesaan. Selama periode 2020–2026, Jatim Puspa telah menyasar 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif mencapai Rp105,05 miliar.
Pada periode yang sama, Pemprov Jatim juga mengucurkan anggaran sebesar Rp85,05 miliar guna memberdayakan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di berbagai sektor, mulai dari pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, hingga pariwisata demi memperluas lapangan kerja serta mendongkrak pendapatan asli desa.
Menutup keterangannya, ia menekankan pentingnya hilirisasi di tingkat desa dengan mendorong pengolahan hasil bumi agar memiliki nilai tambah ekonomi sebelum dilepas ke pasar.
“Kalau hasil panen bisa diolah dan dikemas di desa, warga ikut memperoleh penghasilan dari proses itu. Saya mengajak perguruan tinggi membantu warga menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memasarkannya. Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya,” pungkasnya.
