SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur mengambil langkah strategis dalam memberdayakan masyarakat pesisir dengan meresmikan kepengurusan Jama’ah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU).
Peresmian yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor PWM Jawa Timur pada Sabtu (18/4/2026) tersebut menyepakati Sulton Hanafi, perwakilan dari daerah Lamongan, untuk menakhodai JALAMU di tingkat Provinsi Jawa Timur. Peresmian yang dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan PWM Jawa Timur, perwakilan MPM, tokoh masyarakat pesisir, hingga para calon pengurus dari berbagai daerah ini mengusung visi yang jauh ke depan.
Ketua MPM PWM Jatim, Lutfi J Kurniawan, menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini merupakan instrumen penting bagi persyarikatan.
“Organisasi ini diharapkan menjadi wadah bagi para nelayan Muhammadiyah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan spiritual, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris MPM PWM Jatim, Abdus Salam, menyoroti esensi pembentukan JALAMU sebagai wujud nyata dakwah di kawasan maritim. Ia secara khusus menekankan pentingnya penguatan kelembagaan nelayan berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dakwah sosial Muhammadiyah.
Dengan berdirinya kepengurusan ini, JALAMU diproyeksikan mampu menjalankan empat pilar utama, yakni sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi nelayan, motor pendorong kesejahteraan lewat program pemberdayaan, inkubator jejaring ekonomi komunitas pesisir, serta penguat nilai keislaman di tengah masyarakat nelayan.
Selain agenda perumusan struktur dan penetapan program kerja awal, kegiatan ini juga dirangkai dengan sesi diskusi interaktif yang membedah berbagai problematika riil di lapangan. Para pengurus JALAMU delegasi Lamongan, Surabaya, Lumajang, hingga Sampang mengutarakan sejumlah tantangan krusial.
Beberapa isu utama yang disoroti meliputi anjloknya harga jual ikan saat puncak musim panen, maraknya penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, urgensi membangun sinergi dengan pemangku kepentingan strategis, hingga kebutuhan akan pendampingan edukasi yang menyentuh ranah kesehatan nelayan.
Merespons dinamika tersebut, Ketua Divisi Petani, Nelayan, dan Buruh Migran, Hutri Agustino, memaparkan bahwa kelembagaan ini adalah wujud komitmen persyarikatan untuk hadir membawa solusi. Ia menyampaikan bahwa,
“Pembentukan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM Jawa Timur merupakan upaya nyata dalam menghadirkan gerakan pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan di kalangan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa JALAMU tidak didesain sekadar menjadi papan nama organisasi, melainkan sebagai ruang konsolidasi, edukasi, dan penguatan kapasitas agar para nelayan tangguh menghadapi himpitan ekonomi, ancaman lingkungan, hingga kebijakan yang acap kali belum berpihak secara optimal.
Sebagai penutup, ia amat menekankan pentingnya kolaborasi antara Muhammadiyah, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan guna melahirkan program-program strategis yang mampu mengentaskan nelayan dari kemiskinan dan membangun ketahanan ekonomi berbasis komunitas yang mandiri dan berkemajuan.
