PATI, PIJARNEWS.ID – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memaksimalkan implementasi program “Jaksa Garda Desa”. Langkah strategis ini dinilai krusial sebagai bentuk pengawasan sekaligus pendampingan hukum di tingkat akar rumput.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan bahwa program tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis (24/9/2026).
“Program tersebut menjadi salah satu langkah positif untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Menurutnya, menjaga integritas bukan hanya menjadi beban kerja di tingkat kabupaten. Potensi persoalan tata kelola juga harus diantisipasi dan diperhatikan secara serius hingga ke tingkat desa. Di sinilah BPD bersama pemerintah desa diharapkan mengambil peran proaktif dalam merespons berbagai dinamika permasalahan yang muncul di wilayah mereka.
Oleh karena itu, ia menyoroti urgensi sinergi lintas sektoral yang solid antara pemerintah desa, BPD, jajaran kejaksaan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya celah pelanggaran hukum dan memastikan seluruh program pembangunan desa dieksekusi sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.
“Dengan desa yang mapan, Kabupaten Pati nantinya akan menjadi baik, maju, makmur, dan sejahtera,” ungkapnya sebagaimana dikutip Antara.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa saat ini terdapat banyak program prioritas pemerintah yang pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Kondisi lapangan tersebut menuntut koordinasi yang harmonis antara aparatur desa dan BPD agar program-program itu tepat sasaran.
Selain pengawalan pembangunan, transparansi tata kelola pemerintahan menjadi sorotan utama, terutama mengingat dalam waktu dekat akan ada 61 desa di Kabupaten Pati yang menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Ia secara khusus menaruh harapan besar agar pesta demokrasi di tingkat desa tersebut terbebas dari praktik politik uang (money politics) dan mampu menghasilkan figur pemimpin yang berintegritas tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah desa juga didorong untuk bersikap lebih terbuka. Segala bentuk aspirasi maupun kendala yang dihadapi di lapangan sebaiknya dikomunikasikan secara transparan agar dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.
“Seluruh program prioritas yang masuk ke desa juga perlu dikawal bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Melalui pendampingan dari program Jaksa Garda Desa, ia berharap fondasi pembangunan dari bawah semakin kokoh, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Pati.
