MOJOKERTO, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya meningkatkan keakuratan data penduduk dan perlindungan sosial. Langkah strategis yang diambil adalah dengan memaksimalkan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, pada Selasa (11/8/2026) menjelaskan bahwa optimalisasi ini sangat penting agar penyaluran beragam program pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga bedah rumah bisa benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
“Sekarang identitas kependudukan diarahkan dalam bentuk digital. Tujuannya jelas memudahkan masyarakat karena penyimpanannya tidak perlu membawa dokumen fisik, cukup menggunakan gadget. Yang kedua, data informasi kependudukan menjadi jauh lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” katany saat menghadiri agenda evaluasi bertajuk ‘Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat’ yang digelar di Kelurahan Prajuritkulon.
Ia kembali menekankan bahwa fondasi utama kesuksesan program-program pemerintah ada pada keabsahan datanya. Sebagai gambaran, dari total 142 ribu warga Kota Mojokerto, kurang lebih 40 persen di antaranya berstatus sebagai penerima bantuan sosial, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, data yang mutakhir dan akurat sangat krusial agar tidak salah sasaran.
“Untuk itu, pemerintah telah menggulirkan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan IKD sebagai upaya menertibkan data dan meningkatkan ketepatan penerima bantuan sosial,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara.
Ke depannya, Pemkot Mojokerto menargetkan perluasan cakupan IKD dan Perlinsos lewat sinergi yang kuat antara jajaran pemerintahan kelurahan, pengurus RT/RW, dan warga setempat.
“Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus memastikan manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dengan tepat sasaran,” pungkasnya.
