SAMPANG, PIJARNEWS.ID – Polisi Resort (Polres) Sampang terus mendalami kasus penangkapan sebuah mobil truk yang mengangkut 8 ton pupuk subsidi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Setelah memanggil pihak distributor. Polisi meneruskan pendalaman kasus dugaan penyelewengan pupuk subsidi dengan memanggil Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima.
Fauzan dipanggil oleh penyidik kaitannya dengan status kepemilikan truk pengangkut pupuk yang diamankan Polres Blora. Saat dikonfirmasi, Fauzan Adima membenarkan bahwa pada Rabu 24 Februari 2021, dirinya dipanggil penyidik Polres Sampang untuk diperiksa prihal pengungkapan kasus penyelewengan pupuk subsidi di Blora.
Politikus Partai Gerindra ini mengaku dirinya dicecar sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik kaitannya dengan status kepemilikan truk tersebut.
Dia mengatakan, bahwa kendaraan yang membawa pupuk bersubsidi jenis ZA ke Kabupaten Blora adalah miliknya. Meski begitu, pihaknya tetap menghadiri pemanggilan dari Polres Sampang.
Fauzan menegaskan bahwa truk bernopol M 8041 UP sudah tidak ada kaitannya dengan dirinya. Pasalnya sejak 2018 kendaraan yang melakukan penyelundupan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah tersebut sudah dijual. Berdasarkan informasi yang diterimanya, truk tersebut dijual ke orang Kecamatan Karang Penang, Sampang.
”Kalau masalah kepemilikan truk, sudah pindah tangan sejak 2018. Karena sudah dijual, saya tidak tahu truk itu punya siapa,” katanya, Kamis (25/02/2021).
Selain itu, Fauzan juga ditanya perihal pupuk yang dibawa ke Blora. Dia mengaskan bahwa tidak mengetahui perihal alur penjualan pupuk tersebut. Karena itu, pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan kebocoran pupuk bersubsidi tersebut.
“Ini bagus sekali. Saya lihat Kapolres dan Bupati peduli terhadap petani kita. Saya lihat Pemkab dan Polres serius dan bersinergi menangani masalah ini,” ungkap Fauzan.
Menurutnya, terungkapnya penyelundupan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menelusuri mafia pupuk yang ada di Kota Bahari. Karena itu, Fauzan meminta pemerintah agar menindak tegas pelanggaran yang merugikan petani tersebut. Jika perlu, semua distributor dan kios juga dipanggil untuk dimintai keterangan.
”Yang jelas saya mendukung agar kasus ini segera diungkap. Masalah jelas merugikan petani karena pupuk bersubsidi hak petani yang disubsidi pemerintah, Imbuhnya. (yan/mad)
