SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Niat baik semata tidaklah memadai dalam menjalankan pelayanan sosial, sebab juga memerlukan dukungan tata kelola yang terstruktur, sumber daya manusia yang mumpuni, serta landasan nilai yang kuat.
Kesadaran inilah yang menjadi sorotan utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi (Bimtek Monev) yang digelar oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim).
Acara yang digelar di SMAMDA Tower Surabaya pada Sabtu (29/8/2026) ini mengusung tema “Sinergi Evaluasi dan Pembinaan: Mengintegrasikan Ideologi Muhammadiyah dalam Sistem Manajemen AUMSos” dan dihadiri oleh sekitar 60 peserta dari kalangan pengurus MPKS PDM serta pengelola LKSA dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Dalam pandangan MPKS PWM Jawa Timur, proses monitoring dan evaluasi sama sekali bukan ajang penghakiman, melainkan sebuah refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi demi perbaikan bersama seiring dengan makin besarnya tanggung jawab pelayanan yang diemban Muhammadiyah.
Saat membuka acara, Ketua MPKS PWM Jawa Timur, M. Himawan Sutanto, M.Si., menekankan tuntutan ganda bagi Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Sosial (AUMSos), yakni profesionalitas manajerial dan kekukuhan ideologi.
“Kita tidak ingin AUMSos hanya berjalan karena kebiasaan. AUMSos harus dikelola dengan sistem, standar, dan ukuran yang jelas. Tetapi profesionalitas itu tidak boleh membuat kita kehilangan ruh Muhammadiyah,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa AUMSos memikul misi kemanusiaan sekaligus dakwah, sehingga seluruh sumber daya, program, dan dana yang dikelola harus dipastikan membawa kemaslahatan nyata bagi penerima manfaat.
“Kita sedang membangun lembaga yang bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh. Bukan hanya memiliki administrasi, tetapi memiliki akuntabilitas. Bukan hanya memiliki program, tetapi memiliki dampak. Dan bukan hanya membawa nama Muhammadiyah, tetapi menghadirkan nilai-nilai Muhammadiyah dalam praktik pelayanan,” lanjutnya.
Dalam bimtek tersebut, Fadli Yulianto, S.ST., MA. hadir memaparkan instrumen monev yang dirancang agar pemetaan kondisi kelembagaan berjalan lebih objektif. Evaluasi ini menyentuh berbagai dimensi fundamental yang tak sekadar urusan administratif, mulai dari kepastian legalitas dan manajemen kelembagaan, kesesuaian program dengan standar pelayanan, hingga kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, keamanan sarana dan prasarana, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta penanaman nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) turut menjadi aspek krusial yang dinilai. Kehadiran aspek AIK ini menjadi pengingat teguh bahwa laju profesionalisasi tidak boleh mencerabut akar identitas persyarikatan.
Pesan inti dari Bimtek ini menegaskan bahwa modernisasi dan standardisasi tata kelola harus berjalan selaras dengan nilai-nilai Muhammadiyah. Spirit teologi Al-Ma’un diharapkan tidak sekadar menjadi hafalan doktrinal, melainkan terwujud nyata dalam keberpihakan kepada kelompok rentan, pelayanan berkualitas, transparansi dana, serta komitmen lembaga untuk terus berbenah.
Dokumen hasil monev pun ditargetkan bertransformasi menjadi landasan strategis bagi perbaikan tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan di seluruh Jawa Timur. Melalui forum bimtek ini, MPKS PWM Jawa Timur menanamkan harapan agar monev dapat membudaya sebagai wujud keterbukaan, tanggung jawab, dan semangat belajar para pengelola.
Pada akhirnya, keberhasilan AUMSos tidak diukur dari kuantitas lembaganya, melainkan dari jejak manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai sebuah komitmen untuk terus melayani secara profesional, mengabdi dengan ikhlas, berkemajuan dalam manajemen, dan senantiasa teguh memegang nilai-nilai Muhammadiyah.
