PONOROGO, PIJARNEWS.ID – Pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti anak yatim, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga prasejahtera selama ini banyak digerakkan oleh tangan-tangan yang berdedikasi dalam diam.
Menyadari bahwa keikhlasan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional agar dampaknya lebih transparan dan berkelanjutan, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi (Bimtek Monev). Kegiatan ini ditujukan bagi MPKS Pimpinan Daerah Wilayah IV dan VI, yang mencakup Kabupaten Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.
Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Sabtu (1/8/2026) ini menjadi langkah nyata Muhammadiyah dalam memperkuat tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar semakin profesional, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Ketua MPKS PWM Jawa Timur, Muhammad Himawan Sutanto, M.Si., menegaskan bahwa pembinaan terhadap LKS bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi atau regulasi. Lebih dari itu, pembinaan merupakan ikhtiar membangun budaya pelayanan yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
“Kami ingin LKS Muhammadiyah terus bertumbuh menjadi lembaga yang profesional dalam tata kelola, unggul dalam pelayanan, serta dipercaya masyarakat. Profesionalisme bukan sekadar target organisasi, melainkan bentuk amanah agar setiap layanan benar-benar menghadirkan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Ketika pelayanan dilakukan dengan standar yang baik, maka yang kita bangun bukan hanya lembaga yang kuat, tetapi juga harapan bagi banyak kehidupan,” jelasnya.
Bagi Muhammadiyah, setiap anak yang memperoleh pengasuhan yang layak, setiap lansia yang kembali merasakan perhatian, serta setiap keluarga yang mampu bangkit dari kesulitan adalah bukti bahwa dakwah tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi diwujudkan melalui pelayanan yang berkualitas. Karena itu, penguatan tata kelola LKS menjadi bagian penting dari dakwah kemanusiaan yang telah diwariskan sejak gerakan ini berdiri.
Melalui kegiatan ini, MPKS PWM Jawa Timur juga memperkuat sinergi antara MPKS tingkat daerah dengan seluruh LKS di bawah pembinaannya. Kesamaan visi, standar pelayanan, mekanisme pembinaan, serta sistem evaluasi diharapkan menjadi fondasi lahirnya pelayanan sosial yang semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam sesi materi, Fadli Yulianto mengajak seluruh peserta menjadikan self-evaluation sebagai budaya organisasi. Menurutnya, evaluasi bukanlah ruang untuk mencari kesalahan, melainkan keberanian untuk belajar.
“Lembaga yang besar bukanlah lembaga yang merasa sempurna, tetapi lembaga yang tidak pernah berhenti mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan terus bertumbuh,” ujarnya.
Dengan evaluasi yang objektif, setiap MPKS dan LKS dapat mengenali kekuatan, memahami tantangan, serta menyusun strategi pengembangan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayani.
Sementara itu, Luluk Dwi Kumalasari memaparkan desain pembinaan yang dikembangkan MPKS PWM Jawa Timur melalui pendekatan yang sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Pembinaan tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi proses pendampingan yang terus menguatkan kapasitas lembaga dari waktu ke waktu.
Program tersebut meliputi penyusunan standar tata kelola sesuai ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah dan regulasi pemerintah, bimbingan teknis mengenai manajemen kelembagaan, pelayanan sosial, pengasuhan, pengelolaan keuangan, hingga administrasi.
Seluruh proses kemudian diperkuat melalui monitoring dan evaluasi berkala menggunakan instrumen yang terukur sehingga setiap LKS mampu memetakan capaian, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menyusun langkah pengembangan secara berkesinambungan.
Tidak berhenti pada pembinaan internal, MPKS PWM Jawa Timur juga memberikan pendampingan bagi LKS yang menghadapi persoalan tata kelola maupun legalitas, sekaligus membangun jejaring kolaborasi antarlembaga. Melalui semangat saling belajar dan berbagi praktik terbaik, Muhammadiyah ingin memastikan bahwa tidak ada lembaga yang berjalan sendiri dalam mengemban amanah pelayanan sosial.
Melalui Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi ini, MPKS PWM Jawa Timur berharap seluruh LKS Muhammadiyah di Jawa Timur memiliki standar pelayanan yang sama, dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga semakin kuat menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
Sebab pada akhirnya, pelayanan sosial terbaik selalu lahir dari hati yang ikhlas, ilmu yang terus diperbarui, serta lembaga yang tidak pernah berhenti belajar dan berbenah. Profesional dalam melayani, ikhlas dalam mengabdi—karena setiap kehidupan yang tersenyum adalah bukti nyata hadirnya dakwah kemanusiaan Muhammadiyah.
