LAMPUNG, PIJARNEWS.ID – Guna memaksimalkan penyerapan hasil panen petani, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai agen agregator utama di tingkat desa.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen dalam membenahi tata niaga komoditas salah satunya beras dari hulu ke hilir,” ujarnya di Bandarlampung, Jumat (11/9/2026).
Untuk merealisasikan komitmen tersebut, diperlukan kolaborasi kelembagaan yang kuat antara KDKMP, BUMDes, pihak perbankan, hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).
“Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperpendek rantai pasok, terutama komoditas pangan seperti beras,” katanya sebagaimana dikutip Antara.
Agar penyerapan hasil tani ini berjalan lancar di lapangan, kelancaran aliran dana dari perbankan sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar koperasi memiliki cukup modal untuk langsung membayar hasil panen petani secara tunai.
“Sektor pertanian ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Lampung, dengan hampir 70 persen masyarakat bergerak di sektor tersebut,” katanya.
Meskipun Lampung mampu memproduksi sekitar 3,2 juta ton gabah kering giling dari 250 ribu hektare lahannya setiap tahun, besarnya angka produksi ini belum bisa menjamin harga yang stabil. Masalah utamanya terletak pada berbelitnya proses distribusi dari petani sampai ke tangan konsumen, yang seharusnya bisa dipersingkat oleh KDKMP.
“Beras, gabah di desa-desa, ada pedagang eceran, pengepul, agen, agen pengumpul, baru masuk ke penggilingan, kemudian menjadi beras dan masuk ke pedagang hingga konsumen. Ada tujuh atau delapan rantai dan harus disederhanakan,” ujarnya.
Panjangnya alur distribusi serta beban biaya logistik inilah yang memicu kenaikan harga beras. Karena itu, pemerintah meyakini bahwa peran KDKMP sebagai agregator adalah solusi yang tepat.
Sebagai informasi tambahan dari Kementerian Koperasi, saat ini sudah ada 83.379 unit KDKMP berbadan hukum di seluruh Indonesia, dengan 2.651 unit di antaranya berlokasi di Lampung. Sementara itu, untuk KDKMP yang sudah memiliki lahan terdaftar dan sedang dalam tahap pembangunan mencapai 38.534 unit secara nasional (1.535 unit di Lampung), dan yang pembangunannya telah rampung 100 persen mencapai 23.054 unit secara nasional (1.015 unit di Lampung).
