MALANG, PIJARNEWS.ID – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Namun, di balik kemudahan itu, akademisi di negara-negara Global South dinilai menghadapi ancaman baru berupa ketergantungan pengetahuan pada negara-negara maju, atau yang disebut sebagai imperialisme intelektual. Karena itu, kalangan akademisi didorong tidak sekadar menjadi konsumen, tetapi juga berani memproduksi pengetahuan dari pengalaman masyarakatnya sendiri.
Isu tersebut mengemuka dalam Kajian Islam Multidisipliner bertajuk “Producing Knowledge from the Global South: Challenges for Muslim Scholars” yang digelar Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) bersama Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (22/6/2026) di Aula Masjid A.R. Fachruddin Lantai 2, Kampus III UMM, Malang.
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dari University of Derby, Inggris, Mohammad Ilyas, sebagai narasumber. Diskusi dimoderatori Kepala PSIB UMM yang juga Guru Besar Ilmu Politik dan dosen Hubungan Internasional UMM, Gonda Yumitro.
Dalam paparannya, Ilyas menyoroti ketimpangan dalam struktur produksi pengetahuan global. Menurutnya, persoalan akademisi di Global South bukan semata keterbatasan akses terhadap pengetahuan, melainkan ketergantungan pada teori, perspektif, jurnal, dan struktur akademik yang sebagian besar berkembang dari pengalaman negara-negara Global North.
Ia menuturkan, kemajuan teknologi, termasuk AI, memang membuat akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Akan tetapi, kemudahan tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan masyarakat lebih mandiri secara intelektual.
“Kita harus bertanya bagaimana pengetahuan diproduksi, siapa yang memproduksinya, dan dari perspektif siapa realitas kita dijelaskan. Akademisi di Global South tidak seharusnya hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi harus mampu menjadi produsen pengetahuan,” katanya.
Ia menjelaskan, pengalaman masyarakat Global South memiliki konteks sejarah, sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang tidak selalu dapat dijelaskan secara memadai menggunakan kerangka yang lahir dari pengalaman Barat.
Kondisi ini, menurutnya, memunculkan risiko intellectual imperialism, yakni situasi ketika masyarakat di luar Barat terus-menerus memahami realitasnya melalui kategori dan perspektif yang dikembangkan pusat-pusat produksi pengetahuan di negara maju.
Meski demikian, ia menegaskan, upaya membangun kemandirian intelektual bukan berarti menolak seluruh pengetahuan yang berasal dari Barat.
“Tujuannya bukan menolak pengetahuan Barat. Kita perlu mempelajarinya, tetapi pada saat yang sama kita harus memiliki kemampuan untuk mengkritik, berdialog, dan memproduksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan realitas masyarakat kita sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengatakan perkembangan AI membuat persoalan tersebut semakin relevan karena mahasiswa dan akademisi kini bisa memperoleh ringkasan, argumentasi, bahkan rancangan tulisan hanya dalam waktu singkat. Meski teknologi seperti AI perlu dimanfaatkan, penggunaannya tidak boleh menghilangkan proses intelektual manusia.
“Jika Anda ingin menjadi seorang scholar, Anda harus siap membaca, berpikir, mempertanyakan, dan memperoleh pengetahuan. Teknologi dapat membantu, tetapi tidak dapat menggantikan keseluruhan proses tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan pendidikan tinggi di era AI bukan sekadar soal bagaimana universitas menyediakan teknologi terbaru bagi mahasiswa. Perguruan tinggi juga harus memastikan teknologi tidak mengurangi kemampuan membaca secara mendalam, berpikir kritis, menyusun argumentasi, dan menghasilkan gagasan secara mandiri.
Dalam kesempatan itu, ia turut merefleksikan pengalaman zaman keemasan peradaban Islam. Menurutnya, kemajuan ilmuwan Muslim pada masa itu tidak terjadi karena mereka menutup diri dari pengetahuan yang berasal dari luar dunia Islam, melainkan karena mereka mempelajari dan menerjemahkan berbagai khazanah pengetahuan, lalu mengkritik, mengembangkan, dan menghasilkan gagasan baru.
Pengalaman itu menjadi pelajaran bagi akademisi Muslim kontemporer bahwa keterbukaan terhadap pengetahuan global harus berjalan beriringan dengan kemampuan menghasilkan pengetahuan yang berakar pada pengalaman masyarakat sendiri.
Hal tersebut juga menunjukkan mengapa ilmu sosial dan humaniora tetap diperlukan di era AI. Teknologi dapat membantu mengumpulkan dan mengolah informasi, tetapi manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk memahami konteks, memberikan penilaian, dan menentukan bagaimana pengetahuan digunakan
Kepala PSIB UMM, Gonda Yumitro, menilai isu tersebut sangat relevan bagi perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, AI tidak semestinya diposisikan sebagai ancaman yang harus dihindari, melainkan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penelitian, publikasi, dan pendidikan. Namun, pemanfaatannya harus tetap disertai kemandirian intelektual.
“Kita tentu tidak mungkin menjauh dari AI. Persoalannya adalah bagaimana AI kita gunakan untuk memperkuat kapasitas akademik, bukan justru membuat kita kehilangan kemampuan berpikir. Jangan sampai kita sangat cepat memperoleh informasi, tetapi semakin lemah dalam menghasilkan gagasan sendiri,” katanya.
Ia mengatakan, tantangan yang lebih besar bagi akademisi Indonesia adalah membawa pengalaman lokal menjadi bagian dari percakapan akademik internasional. Indonesia dan negara-negara Muslim memiliki kekayaan pengalaman sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
Namun, kekayaan pengalaman itu tidak akan memberi pengaruh luas apabila Indonesia hanya menjadi objek penelitian atau pengetahuan lokal yang tidak dikomunikasikan kepada masyarakat akademik dunia.
“Global South memiliki pengalaman yang sangat kaya. Tantangannya adalah bagaimana pengalaman tersebut kita transformasikan menjadi konsep, teori, artikel, buku, dan berbagai karya akademik yang dapat berdialog dengan pengetahuan global. Kita tidak cukup hanya menjadi pasar bagi teori yang diproduksi orang lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, internasionalisasi perguruan tinggi karena itu tidak boleh dimaknai sekadar mengikuti standar atau perspektif Global North. Internasionalisasi justru harus memberi kesempatan lebih besar kepada akademisi Indonesia untuk membawa perspektif Indonesia, Islam, dan Global South ke tingkat global.
Sekretaris PSIB UMM, Diki Wahyudi, mengatakan Kajian Islam Multidisipliner dirancang untuk membuka ruang dialog antara studi Islam dan berbagai persoalan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi, politik global, serta ketimpangan produksi pengetahuan.
“PSIB ingin menghadirkan kajian Islam yang tidak berhenti pada diskursus normatif, tetapi berdialog dengan persoalan nyata masyarakat. Perkembangan AI, ketimpangan pengetahuan antara Global North dan Global South, serta posisi ilmuwan Muslim dalam akademia global merupakan persoalan yang perlu kita respons secara serius,” ujarnya.
Ia mengatakan, kehadiran akademisi dari berbagai tradisi dan negara penting untuk membangun budaya akademik yang terbuka di lingkungan UMM. Forum akademik, menurut dia, tidak seharusnya berhenti pada kegiatan mendengarkan narasumber, tetapi harus mendorong lahirnya pertanyaan, penelitian, dan produksi pengetahuan baru.
“Forum seperti ini kami harapkan menjadi ruang untuk mempertanyakan kembali posisi kita sebagai akademisi. Apakah kita hanya menggunakan pengetahuan yang sudah tersedia, atau mulai berani memproduksi pengetahuan yang lahir dari pengalaman masyarakat kita sendiri,” tambahnya.
Sejarah menunjukkan, peradaban Islam pernah berkembang bukan karena menutup diri dari pengetahuan asing, melainkan karena mampu menyerap, mengkritisi, dan mengolahnya menjadi pengetahuan baru. Semangat itu dinilai semakin relevan di era AI: teknologi perlu digunakan secara optimal, tetapi kemandirian berpikir harus tetap menjadi fondasi.
