Menu

Mode Gelap
Saud El-Hujjaj : Lima Hal untuk Melihat Konflik di Timur Tengah Komunikasi UMM Latih SMA Muhammadiyah 1 Denpasar Membuat Video Pendek Kuliah Tamu Prodi Sosiologi: Persiapan Indonesia Menuju Negara Industri Sinergisitas AUM Tingkatkan Kualitas Pendidikan Muhammadiyah SMA Muga Parengan Hidupkan HW Melalui LKP

Politik Pemerintahan · 18 Jun 2021 22:45 WIB ·

Dinas PUPR Kota Batu Berencana Lakukan Sertifikasi Tanah Jalan


					PESAT: Pesatnya perkembangan Kota Batu direspons pemkot setempat dengan melakukan sertifikasi tanah jalan. Selain memberikan kejelasan status tanah, juga kepastian hukum pada investor maupun masyarakat secara umum. Perbesar

PESAT: Pesatnya perkembangan Kota Batu direspons pemkot setempat dengan melakukan sertifikasi tanah jalan. Selain memberikan kejelasan status tanah, juga kepastian hukum pada investor maupun masyarakat secara umum.

BATU, PIJARNEWS.ID – Pentingnya sertifikasi aset tanah di bawah jaringan jalan, sempadan sungai, dan jembatan perlu diimbangi dengan dukungan regulasi yang jelas dan tegas. Terutama di Kota Batu yang perkembangannya semakin pesat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Batu Alfi Nurhidayat. Menurut pria yang akrab disapa Alfi itu, jalan sebagai salah satu fungsi sosial dari tanah yang dikuasai oleh negara, regulasinya terbagi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang tentang Jalan.

“Sebagai bentuk pembuktian bahwa jalan dengan ukuran tertentu telah dikuasai oleh negara, maka pemerintah Kota Batu akan melaksanakan proses sertifikasi tanah jalan tersebut,” terangnya.

Sertifikasi tanah jalan tersebut bertujuan untuk melindungi fungsi sosialnya sebagai sarana transportasi darat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jalan. Seluruh sertifikasi aset tanah di bawah jalan raya punya arti penting sebagai upaya mengamankan aset negara, dalam hal ini aset Pemkot Batu.

“Ke depan, kita juga akan menginisiasi regulasi baik itu berupa Perwali/ Peraturan Daerah tentang sempadan jalan dan sempadan sungai, agar masyarakat semakin paham dan jelas ketika akan melakukan investasi atau membangun rumah tinggal,” jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini ketika masyarakat melakukan pembangunan rumah tinggal atau melakukan renovasi rumah, masih minim pengetahuan tentang garis sempadan bangunan (GSB) terhadap sempadan jalan, sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi.

Persepsi tentang bangunan terluar juga masih sangat rancu. Beberapa orang menyebutkan bahwa bangunan terluar adalah bangunan pagar. Padahal, bangunan terluar adalah ruang fisik bangunan dengan komposisi yang lengkap. Mulai dari pondasi, sloof, pasangan bata, pintu, jendela, plafon, dan atap.

Sertifikasi aset tanah di bawah jaringan jalan termasuk Ruang Milik Jalan (Rumija), aset tanah sempadan sungai atau irigasi, dan aset tanah di bawah jembatan ini penting. Selain sebagai pengamanan terhadap aset negara, juga memberikan kepastian hukum pada investor. (fan)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pemkab Kudus Serahkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Kepada 118 Kepala Desa

18 Juli 2024 - 20:09 WIB

Pemkab Kediri Gelontorkan Rp.51,45 Miliar Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Tingkat Desa

18 Juli 2024 - 20:03 WIB

Bupati Blora, H. Arief Rohman Ajak Kepala Daerah Gali Potensi Di Wilayah Masing-masing

11 Juli 2024 - 15:27 WIB

Pemkot Madiun Raih Penghargaan Atas Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 2024

27 Juni 2024 - 08:52 WIB

Pemkab Pasuruan Perpanjang Masa Jabatan BPD Se-Kabupaten Pasuruan

26 Juni 2024 - 14:06 WIB

Pemkot Kediri Perintahkan Camat dan Lurah untuk netral jelang Pilkada 2024

23 Juni 2024 - 21:01 WIB

Trending di Politik Pemerintahan