SURABAYA, PIJARNEWS.ID – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Immanuel Yosua, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Jawa Timur walupun berimbas pada minimnya pelanggaran di dunia penyiaran.
“Ini menyedihkan. Banyak pihak, termasuk tim sukses, lebih memilih membagikan amplop karena dianggap lebih efektif daripada memasang iklan di media penyiaran,” ungkapnya di Surabaya pada Senin (31/12/2024).
Menurutnya, selama Pilkada serentak di Jawa Timur hanya terjadi tiga pelanggaran yang terjadi di dunia penyiaran.
“Hanya ada tiga pelanggaran selama Pilkada itupun karena kampanye di luar jadwal, bukan karena apa tapi soal dunia penyiaran yang lesu dan money politik dianggap lebih efektif,” katanya sebagaimana dikutip Antara.
Ia menjelaskan bahwa dunia penyiaran saat Pilkada serentak lesu karena sebagian besar kampanye beralih ke media sosial, sementara praktik politik uang semakin mendominasi.
“Media penyiaran jarang mendapat iklan karena efektivitas kampanye kini lebih banyak ditentukan oleh pola kampanye, termasuk praktik negatif seperti politik uang,” ucapnya.
Minimnya pelanggaran ini bukan semata-mata karena kepatuhan, melainkan karena pergeseran cara kampanye. Ia menegaskan bahwa fenomena ini menjadi tantangan besar bagi dunia penyiaran dan demokrasi secara keseluruhan.
Oleh karena itu, KPID Jatim berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong kampanye yang lebih sehat serta menjauhkan praktik politik uang.
