KARAWANG, PIJARNEWS.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat bergantung pada peran aktif para pelaksana di tingkat desa.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara sosialisasi DTSEN bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Karawang, Jawa Barat pada Kamis (26/2/2026). Ia menjelaskan bahwa era tumpang tindih data antar-kementerian telah diakhiri.
“Kini Indonesia memiliki pedoman data yang tunggal, tidak lagi ada perbedaan data antar-kementerian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita mengikuti satu rujukan, yaitu DTSEN,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti betapa pentingnya akurasi pendataan, mengingat mayoritas lokus program dan penerima manfaat bantuan sosial berada di wilayah pedesaan. Data yang valid akan memastikan program afirmasi pemerintah tidak meleset dari target.
“Data adalah kata kunci. Tanpa data yang benar, kebijakan akan salah sasaran. Jangan sampai mereka yang berhak justru tidak menerima, sementara yang tidak berhak malah menerima. Ini adalah persoalan kebijakan negara,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes PDT mendapat mandat khusus untuk tidak sekadar menjadi pengumpul, tetapi juga sebagai pengguna data yang aktif. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor yang mengawal 75.266 desa di seluruh Indonesia menjadi sangat mutlak demi mewujudkan afirmasi kebijakan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, ia meminta komitmen penuh dari para aparatur di lapangan.
“Semua unsur pendamping desa, pendamping Penerima Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator, kepala desa, dan camat harus bekerja secara serius dan profesional,” pungkasnya.
